DL/03112021/Bandarlampung

----- Kabupaten Pringsewu akhirnya menyatakan mundur dari tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX tahun 2022. Ini diungkapkan Dwi Pribadi, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pringsewu dalam rapat koordinasi dengan KONI Provinsi Lampung dan seluruh KONI Kabupaten Kota di ruang rapat KONI Lampung, Rabu 3 Nopember 2021.

Dwi memaparkan bahwa problemnya bukan karena tidak mampu dalam segi penyelenggaraan, namun karena ada beberapa hal yang akut terutama mengenai defisit anggaran di Kabupaten Pringsewu.

“Kami secara teknis sudah sangat siap sebenarnya. Kami sudah melakukan berbagai hal yang secara standar dilakukan tuan rumah secara teknis. Bahkan kalau mau dibilang seiap, masyarakatnya juga sudah mayoritas mengetahui kalau Pringsewu akan menyelenggarakan Porprov. Namun  last menute kami lempar handuk, karena anggaran,” katanya.

Menurut Dwi dari Pemkab Pringsewu tidak ada yang bisa memberikan penjelasan kepada DPRD Kabupaten Pringsewu tentang berapa anggaran yang dibutuhkan untuk Porprov.

Dwi juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pringsewu saat ini, selain refocussing anggaran karena Covid-19, juga ada kewajiban membayar gaji untuk ribuan pegawai lepas yang semula dijanjikan pemerintah pusat akan dicover, namun dadakan ternyata harus ditanggung Pemkab.

“Ini hal-hal non teknis yang diluar kemampuan KONI Pringsewu. Makanya lebih baik menyatakan mundur, dan kami mohon maaf karena ini sudah sangat mepet.” Katanya.

Dua Daerah Pelaksana

Menanggapi hal ini, pimpinan rapat ketua Hari KONI Lampung Hanibal mengatakan bahwa waktu yang tersedia sudah sangat sempit. Maka diputuskan saja bahwa KONI Lampung akan melaksanakan event ini dengan basis di Bandarlampung pada bulan Nopember 2022.

Selain itu juga diwacanakan bahwa untuk pelaksanaan Porprov ke depan harus ada pembicaraan yang tegas tentang berapa sharing dasar anggaran yang akan ditanggung oleh tuan rumah dalam hal ini kabupaten/kota dan berapa yang ditanggung KONI Lampung.

Juga diusulkan, terkait sulitnya anggaran KONI Daerah, maka bagaimana jika pelaksananya dua kabupaten secara bersamaan dengan membagi anggaran dan cabang olahraga. “Seperti yang dilakukan untuk PON 2025, Sumut bersama Aceh. Sebenarnya Porprov kan dananya tidak besar, tetapi tergantung kemampaun anggaran daerah masing-masing memang,” kata Hanibal.

Oleh karenanya yang diprioritaskan yakni Porprov 2022 lebih dahulu, karena secara nasional nanti pada 2023 ada Porwil dan Pra PON. (jul)