DL/bandarlampung/Politik/07072025

---- Sejumlah persoalan pelik yang selama ini dihadapi di dunia pendidikan, Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung mengadukan ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin 7 Juli 2025.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh anggota Komisi V DPRD Lampung, yakni Syukron Muchtar (PKS), M. Junaidi (Demokrat), dan Budhi Condrowati (PDIP).

Dalam pertemuan itu, para kepala sekolah membeberkan sederet persoalan krusial, mulai dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), zonasi, pendirian sekolah baru, hingga distribusi siswa yang dinilai timpang dan tidak berpihak pada sekolah swasta.

M Iqbal, Kepala SMK PGRI Bandar Lampung, dengan tegas menyatakan ketimpangan yang mereka alami sudah pada titik mengkhawatirkan.

"Setiap tahun ada ratusan ruang kelas di sekolah swasta yang kosong. Bahkan ada sekolah yang hanya mampu menerima 20 siswa per angkatan. Ini jelas tidak sehat dan mengancam eksistensi sekolah swasta," tegas Iqbal

Ia juga menyoroti kebijakan PPDB yang menurutnya bertolak belakang dengan semangat akreditasi

“Sekolah negeri dengan akreditasi rendah bisa menampung ribuan siswa, sementara sekolah swasta yang akreditasinya baik justru kekurangan murid. Fungsi akreditasi seperti tak berarti apa-apa,” sambungnya.

FKKS juga mempersoalkan kehadiran Sekolah Siger, yang disebut menumpang di gedung sekolah negeri dan merekrut siswa dalam jumlah besar. Keberadaan sekolah ini dinilai menambah tekanan bagi sekolah swasta yang sudah sekarat.

"Kalau memang butuh sekolah baru, silakan. Tapi kenapa harus di tengah sekolah swasta yang sedang kesulitan bertahan hidup? Apa sekolah ini sudah punya izin operasional resmi? Kenapa bisa menumpang di sekolah negeri?" tanya Iqbal

Tak hanya itu, para kepala sekolah juga mempertanyakan instruksi Dinas Pendidikan yang meminta PDF ijazah siswa diunggah, padahal tak ada aturan dalam Permendikbud yang mewajibkannya.

"Kami tidak menahan ijazah. Banyak siswa yang tidak mengambil karena alasan ekonomi atau pindah domisili. Tapi kami tetap diminta menyerahkan PDF ijazah ke dinas, tanpa dasar regulasi yang jelas,” keluh Kepala SMA Gajah Mada Bandar Lampung, Maryadi Saputra

Kondisi sekolah swasta kian memprihatinkan. FKKS mencatat, tahun ini ada empat SMK swasta yang tidak menerima siswa sama sekali. Dari 52 sekolah yang terdata, hanya 11 yang dinilai masih bisa bersaing. Selebihnya bertahan dengan jumlah siswa yang nyaris tidak layak disebut kelas.

“Kami sudah terlalu sering datang ke dewan. Kami tidak ingin lagi hanya didengarkan lalu dilupakan. Kami butuh langkah konkret, bukan basa-basi. Ini soal masa depan pendidikan swasta di Lampung,” tutupnya.