DL|Bandarlampung|Politik|poitik/21072025

---- Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki saat mengikuti peluncuran program Koperasi Merah Putih.

Komisi II DPRD Lampung memberikan dukungan sekaligus sejumlah catatan terhadap program Koperasi Merah Putih yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025).  

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki mengatakan program ini adalah langkah besar, berani, strategis, dan bersejarah. Pasalnya, program yang digagas oleh Pemerintah Pusat ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, terkhusus di wilayah pedesaan. Baca Juga Komisi II DPRD Lampung Soroti Minimnya Anggaran OPD Pro Rakyat Tahun 2024  

"Karena itu, pengawalan, dukungan dan dorongan akan terus kami lakukan, baik melalui fungsi pengawasan, kemitraan dengan dinas teknis, maupun dukungan regulasi dan anggaran di daerah," ujarnya, Selasa (22/7/2025).  

Ia menegaskan, DPRD Lampung berkomitmen mengawal program ini benar-benar menjadi alat kedaulatan ekonomi warga dan bukan sekadar menjadi papan nama atau proyek seremoni jangka pendek.  Baca Juga Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung   "Karena itu, Komisi II akan terlibat aktif dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut," ungkapnya.   

Kendati mendukung penuh program ini, Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKB ini memberikan sejumlah catatan penting agar program ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.  

Ia menilai, kesiapan sumber daya manusia (SDM)  dan kelembagaan koperasi belum sepenuhnya merata. "Ada kelembagaan koperasi yang masih dalam tahap awal pembentukan. Terdapat pula pengurus koperasi yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara utuh," jelasnya.  

Lebih lanjut ia menjelaskan, kesiapan SDM dalam mengelola Koperasi memiliki peran sentral, terlebih program ini terbilang baru.   

"Karena ini program baru, kita tidak bisa berasumsi bahwa semua pengurus sudah siap. Karena itu, Komisi II akan mendorong agar pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, memastikan adanya program pelatihan terpadu—baik dari sisi manajerial, administrasi koperasi, digitalisasi, maupun jejaring usaha," jelasnya.   

 Ia menambahkan, perlunya pemahaman pengurus koperasi yang tidak hanya tahu cara menjalankan koperasi, tapi juga memiliki visi usaha, keberanian bersaing, dan kemampuan menjalin kemitraan strategis. Hanya dengan begitu menurutnya koperasi bisa benar-benar menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat.  

Selain itu, ia menyatakan pentingnya menentukan business plan dari program koperasi tersebut yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh desa masing-masing.   

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar stakeholder bisnis yang harus optimal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  

"Hal-hal tersebut tentu menjadi catatan kritis kami di Komisi II, dan akan kami dorong agar segera ditindaklanjuti dan mendapatkan dukungan anggaran daerah pada OPD teknis," pungkasnya. (adv)