DL|Politik|Bandarlampung|05062025

--- Anggota DPRD Lampung, Fauzi Heri mendesak Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah memberikan rapor merah kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung.    Menurutnya, kinerja Bapenda tidak sejalan dengan semangat percepatan pembangunan yang menjadi visi-misi Gubernur Lampung.

Hal tersebut disampaikan Fauzi dalam rapat paripurna DPRD Lampung dengan agenda penyampaian laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah, persetujuan dewan, dan pembacaan keputusan, 6 Juni 2025. 

"Bapenda justru terlihat gagap dalam mengikuti arah kebijakan kepala daerah, padahal percepatan pembangunan membutuhkan dukungan anggaran yang kuat dan kinerja yang luar biasa dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Legislator dari Fraksi Gerinda itu.

Fauzi menyoroti kurangnya inovasi Bapenda dalam menggali sumber pendapatan baru. Ia menilai lembaga tersebut masih terlalu bergantung pada sumber-sumber konvensional, seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Padahal, potensi pendapatan asli daerah (PAD) Lampung sangat besar jika dikelola secara kreatif dan modern.  

“Pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah digital. Meski beberapa layanan telah berbasis daring, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan kesulitan mengakses informasi, memahami prosedur, dan menyelesaikan sengketa perpajakan," ungkapnya. 

Hal tersebut menurutnya menunjukkan kurangnya edukasi dan literasi digital dari pihak Bapenda kepada masyarakat. Ia juga mengkritisi lemahnya koordinasi antara Bapenda Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pendataan dan pemungutan pajak.   

"Akibatnya, banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Ketidakselarasan ini berdampak pada akurasi data wajib pajak dan efektivitas pengumpulan PAD," tuturnya.  

Tak hanya itu, transparansi anggaran operasional Bapenda pun dipertanyakan. Fauzi menilai publikasi laporan keuangan dan realisasi pendapatan belum sepenuhnya terbuka, sehingga menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga tersebut.  

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap para penunggak pajak besar, seperti perusahaan dan pelaku usaha properti.   

Menurutnya, Bapenda justru lebih sering menekan wajib pajak kecil, namun cenderung lunak terhadap pelaku usaha besar yang memiliki kemampuan membayar.  

"Kalau kita ingin pembangunan berjalan cepat, maka kinerja OPD seperti Bapenda harus extraordinary. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berbicara soal Lampung yang maju?," kata Fauzi.  

Ia berharap rapor merah diberikan kepada Bapenda sehingga Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja pegawainya. Ke depan ini Bapenda harus segera berbenah dan meningkatkan kontribusinya dalam memperkuat fiskal daerah.  

"Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bapenda ini harus segera dievaluasi. Jika pimpinannya tidak mampu menyesuaikan dengan visi misi Gubernur Lampung, sebaiknya dicopot saja dan diganti yang baru," katanya.  

Ia berharap ke depan PAD Provinsi Lampung bisa meningkat sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan. (adv)