DL/10062022/Kota Metro

----- Ada anomali politik yang dinilai sangat ngawur dilakukan oleh pemangku pemerintahan kota Metro. Dalam acara yang dinilai bersejarah bagi tanah Lampung, khususnya Kota Metro, yakni peresmian monument Sakai Sambaiyan (MSS) malah diresmikan gubernur DKI Jakarta, bukan Gubernur Lampung.

Ini kembali dilakukan oleh Walikota Metro, Sirajudin hanya sehari setelah banyak dikritik dalam sidang paripurna istimewa HUT Kota Metro, yang menilai Walikota Metro ada upaya mengaburkan sejarah wilayah ini.

Tak pelak Kota Metro tersentak, karena peresmian MSS di taman Merdeka Kota Metro itu, sehingga mulai ada kegaduhan dan kritikan dari berbagai pihak.

Salah satunya tak luput ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota setempat, Tondi Muamar Ghadafi Nasution juga mengkritik dan menyesalkan peresmian monumen tersebut.

Pasalnya, acara peresmian monumen tersebut Pemerintah kota (Pemkot) Metro tidak mengundang Gubernur Lampung Arinal Junaidi sebagai penguasa sah Provinsi Lampung, justru pihak Pemkot Metro mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meresmikan Monumen Sakai Sambayan tersebut pada, Jumat 10 Juni 2022.

Ditegaskan Tondi MG Nasution, pejabat yang meresmikan monumen tersebut dinilai tidak sesuai dengan birokrasi yang seharusnya. Bahkan terkesan tidak menganggap Gubernur Lampung.

“Enggak nyambung dan nggak pas kalau peresmian monumen dilakukan oleh Gubernur Provinsi lain. Sistem pemerintahan seperti apa kalau seperti itu. Sedangkan monumen itu terletak di aset Pemkot Metro. Kecuali di tanah pribadi, ya monggo mawon. Provinsi Lampung kan punya Gubernur,” tegasnya.

Dijelaskan Tondi, dalam tatanan pemerintahan yang tertib dan teratur dalam menjalankan roda birokrasi yang mumpuni harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan yang ada. Hal ini seharusnya dipahami oleh Walikota Wahdi Sirajudin  dan wakil walikota Qomaru Zaman.

“Kalau Pak Anies hanya menghadiri peringatan HUT Kota Metro dan penandatanganan MoU antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Metro, ya okelah. Tapi kalau sampai turut andil meresmikan monumen, ya kayaknya enggak nyambung. Dia itu Gubernur provinsi mana? Kok bisanya, bersama Walikota Metro meresmikan monumen Sakai Sambayan. Ini Provinsi Lampung ada gubernurnya lo, apa dianggap nggak ada. Kalau Gubernur Provinsi Lampung yang meresmikan, itu baru nyambung,” jelasnya.

Tondi, mengatakan, sebaiknya walikota lebih bijak dalam melakukan suatu kegiatan serta etika birokrasi.

“Harus bijaklah melakukan sesuatu kegiatan, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Lakukan saja sesuai prosedurnya, sesuai tatanannya. Dan itu Kepala daerah harus faham, bukan nambah membuat masyarakat bertanya-tanya bahkan cenderung gaduh,” tandasnya. (Gun)