DL/22022021/Lampung Timur

---- Murahnya harga singkong hasil panen petani menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur, akibat hal tersebut, pihak Pemkab sampai  meminta Pemerintah Provinsi turut membantu mengatasi murahnya harga singkong.

 Pemkab Lamtim sudah berupaya memperbaiki harga komoditas tersebut agar petani tidak rugi. Namun, hingga kini tidak berhasil. Antara lain karena kesulitan memanggil perusahaan tapioka yang ada di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Asiten II Datang Hartawan pada Senin 22 Pebruari 2021.

 "Kami pernah memanggil pimpinan perusahaan tapioka untuk memperbaiki harga singkong. Tapi yang datang sekuriti sehingga tidak bisa menghasilkan solusi," katanya

Dalam rombongan Pemprov turut hadir 10 Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan 8 yang dipimpin oleh Noverisman Subing. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Lamtim di Sukadana, Hartawan meminta Pemprov mengambil-alih persoalan singkong.

Hartawan menjelaskan, Pemkab Lamtim kesulitan mengatasi masalah murahnya harga singkong terutama ketika berhubungan dengan perusahaan tapioka, seperti Bumi Waras yang memiliki pabrik di Lamtim.

"Kami panggil pimpinan perusahaan singkong, yang datang sekuriti. Dalam pertemuan, sekuriti bilang akan disampaikan kepada pimpinannya, namun setelah pertemuan tidak ada tindaklanjutnya. Harga Singkong tetap murah dan merugikan petani," jelasnya.

Pada kesempatan itu, pihak Pemkab Lamtim meminta Pemprov membuat harga patokan singkong yang berlaku untuk seluruh Lampung.

Sementara 10 Anggota DPRD Lampung dapil 8 yang reses dan hadir dalam pertemuan itu , Ali Imron dari Fraksi Golkar, Ketut Erawan dan Ferliska Ramadhita Johan (PDIP), M Khadafi Azwar dan Asep Makmur (Demokrat), Ismail Jafar (PKS), Ahmad Giri Akbar (Gerindra), Garinza Reza Pahlevi (Nasdem) dan Binti Amanan dan Noverinsman Subing.  (Gun/Adv Kominfo)