DL/15072020/Bandarlampung

---- Mayoritas Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah menginginkan pendaftaran wartawan peliput Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua tahun 2021 diperpanjang dengan beberapa alasan yang sangat teknis.

Ini terungkap dalam Zoom Meeting yang diadakan Humas KONI Pusat untuk seluruh Humas dan Media KONI se Indonesia, pada Rabu 15 Juli 2020 pukul 09.00 wib, yang diikuti lebih dari 27 daerah. Beberapa daerah kesulitan sinyal sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan daring perdana kehumasan KONI itu.

Dalam pertemuan yang dipandu Ayu Dyah Pasha dari KONI Pusat dan dipimpin Kabid Humas KONI Pusat Gungde Ariwangsa itu pada dasarnya ingin melakukan silaturahmi secara langsung dengan KONI Provinsi se Indonesia dengan berbagai pokok bahasan, diantaranya soal pendaftaran wartawan, kegiatan kehumasan dan media kehumasan olahraga di Indonesia, terutama memperkenalkan media yang sudah dijalankan oleh Humas KONI Pusat.

Ariwangsa mengatakan bahwa pertemuan virtual ini bukan untuk pertama dan terakhir, namun akan terus digalang secara rutin. “Ini yang pertama, dan akan terus kita coba mengupayakan secara berkala, untuk menjalin silaturahmi dan tukar informasi untuk saling melengkapi. Juga kami sudah memiliki media seperti KONI TV, dan media online gerakita.com, yang juga dapat memuat segala kegiatan teman-teman humas KONI se Indonesia,” kata Ariwangsa.

Perpanjangan Pendaftaran

Ada beberapa daerah yang mengusulkan kepada PB PON melalui humas KONI Pusat, agar meninjau kembali batas waktu pendaftaran wartawan peliput PON, karena terkait dengan persyaratan baik kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), maupun persyaratan perusahaan media yang harus sudah terverifikasi Dewan Pers.

Beberapa diantaranya mengisyaratkan bahwa beberapa media di daerah belum terverifikasi Dewan Pers, namun wartawannya sudah memenuhi syarat UKW, dan sebaliknya medianya sudah terverifikasi, namun wartawannya belum UKW.

Sedangkan untuk pelaksanaan PON diundur hingga Oktober 2021, sehingga waktu masih sangat panjang.  Selain waktu yang diperpanjang, juga soal kuota per daerah yang boleh didaftarkan untuk liputan.

Bukan hanya persoalan pendaftaran,  namun juga soal kewenangan mengirim wartawan ke PON, apakah sepenuhnya dari media-media sendiri, atau harus ada surat rekomendasi dari KONI setempat.

“Persoalannya bukan hanya soal pendaftaran saja, namun soal persyaratannya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Wartawan olahraga itu harus punya keahlian sendiri dan khusus, karena setiap cabang olahraga punya istilah dan aturan berbeda, tidak umum. Maka diperlukan wartawan yang mumpuni untuk meliput olahraga. Ada wartawan yang cakap menulis berita olahraga namun medianya belum terverifikasi di Dewan Pers, dan sebaliknya. Ini mohon dipertimbangkan agar semua bisa berjalan baik. Soal kuota sangat penting, mengingat keterbatasan penampungan yang ada di Papua,” kata Edi Purwanto, Wakabid Humas KONI Lampung, saat memberikan tanggapan di Zoom Meeting tersebut.

Beberapa daerah memang masih mengacu pada kebiasaan bahwa KONI daerah akan mengajak sekaligus membiayai wartawan yang akan meliput PON, namun sebagian tidak. Bahkan di KONI Sumatera Utara sudah memberlakukan kemandirian media berangkat sendiri sejak PON Jawa Barat 2016.

Namun demikian, kebijakan soal KONI turut memfasilitasi wartawan ke PON atau tidak, diserahkan kepada daerah masing-masing, sesuai dengan aturan dan komitmen yang dijalin dengan pemprov masing-masing.

Acara ini sebelumnya dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman yang menegaskan bahwa komunikasi semacam virtual meeting saat ini sangat diperlukan. “Pertemuan seperti ini baik sekali untuk menjalin hubungan komunikasi dan tukar informasi seluruh Indonesia. Kami apresiasi acara ini, semoga mendapatkan hasil bahasan yang bermanfaat bagi olahraga Indonesia,” katanya. (ageng)