DL/04022019/BANDARLAMPUNG

-----  Anggota Majelis Perwakilan Rakyat (MPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly menyesalkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi yang memperlihatkan arogansi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenkominfo, Menurutnya, sangat tidak pantas seorang pembantu presiden berkata #YangGajiKamuSiapa kepada pegawainya sampai membuat gaduh di media sosial.

"Gaji pejabat, ASN itu dari anggaran negara yang diperoleh dari pajak rakyat Indonesia dan pemerintah mendapat mandat untuk mengelolanya sesuai amanat UU yang merupakan kewajiban negara, jadi jangan karena ASN berbeda pilihan dalam pilpres, pak mentri bebas untuk menghardiknya,” ungkap Junaidi di sela-sela acara Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Terbanggi Besar, Lampung Tengah 2 Februari 2019.

Seperti diketahui, media sosial digaduhkan dengan pernyataan menkominfo yang mengintimadi ASN bawahannya dengan pertanyaan #YangGajiKamuSiapa setelah ASN tersebut mengatakan keyakinannya pada visi misi calon presiden 02.

Junaidi menambahkan, selama ini pemerintah memerintahkan agar ASN untuk bersikap netral dalam pemilu tahun ini tetapi bagaimana bisa netral kalau para menterinya menunjukkan secara terang keberpihakannya kepada salah satu calon dalam pilpres.

"Para menteri harusnya fokus saja pada program yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, jangan ada lagi kementerian yang memengaruhi netralitas ASN di Pilpres nanti,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Lampung II yang biasa disapa Bang Jun ini.

Bang Jun kembali menegaskan bahwa Pilpres semakin dekat dan kita berharap kementerian-kementerian jangan sampai mengarahkan pegawainya dalam menentukan pilihan politiknya, biar mereka memilih sendiri sesuai keinginan mereka. 

"Dengan dilakukannya sosialisasi empat pilar ini, baik masyarakat maupun pemerintah termasuk para Menteri di dalamnya harus tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya demokrasi yang jujur dan adil serta demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia," pungkas Bang Jun yang juga kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini. (*)