DL/Jakarta/Senibudaya/19122023

--- Sekretaris Dewan Kesenian Lampung (DKL) Bagus S. Pribadi memiliki harapan besar atas diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Kesenian (DK) dan dewan kebudayaan Indonesia memiliki daya dorong dan pengaruh kuat bagi lembaga dewan Kesenian sebagai mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang kesenian.

Ini diungkapkanya sepulang dari Jakarta mengikuti Munas dimaksud bersama koleg DKL lainnya. Selain Bagus, delegasi dari Lampung juga hadir perwakilan dewan kesenian kabupaten dan kota yakni dari Kota Metro Solihin Utjok, DK Lamtim Eko Arif, DK Lamsel Ponimin, DK Mesuji Ardi Umum, DK Pesisir Barat Ely Kurniado dan dari DK Lambar Richard Sambera.

“Kami tentu berharap ada sisi positif dan bisa memberikan kemajuan kepada Dewan kesenian utamanya di Lampung. Hasil-hasilnya pun nanti akan kita diskusikan di Lampung,” katanya.

Sebelumnya pertemuan besar para pemangku kesenian dan kebudayaan yang bertajuk ”Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia” digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, 10-13 Desember 2023.

Munas ini merupakan pelaksanan Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang mengamanatkan dilakukannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.

Musyawarah Nasional yang akan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, ini akan diikuti sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi dan organsiasi seni-budaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya. Mereka adalah pihak-pihak yang merepresentasikan masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia.

Tema yang diangkat adalah ”Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan”. Munas akan dilakukan dalam sesi sidang pleno maupun sidang-sidang komisi, dengan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan

maupun seperti Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah).

Kemudian Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan); Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta); perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang); Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali); Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat); Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).

Juga pemengang otoritas di pemerintahan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik; Ketua Tim Refomasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.

Selain itu hadir Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi; Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam; Bappenas; 1 Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania; Anom Astika (Koodinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan).

Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan adalah organisasi atau lembaga yang lahir dari masyarakat yang disahkan dan dikukuhkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sebagai mitra aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian.

Artinya, Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan merupakan representasi masyarakat seni-budaya secara umum.

Munas ini memiliki dua tujuan: Pertama, tujuan spesifik berupa penyusunan agenda transformasi Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia masa depan.

Merumuskan skema yang tepat maupun perangkat penopangnya, termasuk perangkat regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan berikut rancangan sinergi dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik; merumuskan langkah-langkah implementasi dalam transformasi kelembagaan yang dapat diimplentasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemajuan kesenian dan kebudayaan.

Kedua, tujuan umum berupa penyusunan kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengarus-utamaan kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan bangsa di masa depan.

Munas yang difasilitasi oleh Direktoral Jenderan Kebudayaan, Kemendikbudristek, ini memang sengaja dilaksakan bersamaan dengan proses politik menjelang pemilihan Presiden yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses politik tersebut, kendati para pasangan calon kadang-kadang menyinggung hal-ihwal kehidupan maupun pengembangan kebudayaan dan kesenian, namun mereka belum benar-benar serius menyertakan dimensi kebudayaan secara umum dan kesenian secara khusus dalam visi pembangunan bangsa ke depan. Kebudayaan masih dianggap tidak penting.

Sementara faktanya Indonesia adalah negara adidaya dalam hal kebudayaan dan kesenian. Kekayaan seni-budaya yang dimiliki Indonesia sungguh sangat besar. Tapi ironisnya, selama ini perilaku sebagian masyarakat, termasuk perilaku sebagian elite-nya semakin jauh dari nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang benar-benar beradab.

Maka, melalui Munas ini, para pelaku seni-budaya, utamanya yang menjadi pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan hendak mendorong agar kebudayaan tidak ditinggalkan di belakang melainkan harus di-arus, utamakan dalam pembangunan bangsa di masa datang, sekurang-kurangnya

selama lima tahun ke depan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden baru yang akan terpilih tahun 2024.

Sudah saatnya kesenian dan kebudayaan tidak hanya dipandang dari aspek eksresif-artistiknya, melainkan lebih dati itu adalah wahana dan khazanah besar sehingga mutlak diupayakan pengarus utamaan dalam pembangunan bangsa sehingga nilai-inilai luhur, kreativitas dan karakter, yang lahir dari

rahim kesenian dan kebudayaan itu sendiri maupun kesenian dan kebudayaan sebagai wahana internalisasi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik.(lis)