DL/18102022/BANDAR LAMPUNG

---- Bupati Kabupaten Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menghadiri acara Opening Ceremony UKMK Expo Kemenkeu satu Provinsi Lampung yang berlangsung di Halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Selasa 18 Oktober 2022.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kementerian Keuangan dalam mendorong perekonomian di Provinsi Lampung pascapandemi COVID-19, yang selaras dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun, Festival UKMK yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di wilayah Provinsi Lampung yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Lampung itu, bertajuk “Sinergi Dan Kolaborasi Wujudkan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan”.

Acara dibuka oleh Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi bersama Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, Staf Ahli Kemenkeu RI Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Tri Bowo.

Hadir juga, anggota DPD Perwakilan Lampung Ahmad Bastian, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Zaid Burhan Ibrahim dan dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota, Forkopimda serta stakeholder terkait di Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Oktober 2022 di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung tersebut, bertujuan sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produknya, bertukar ilmu antar pelaku UMKM, dan kesempatan bagi Kemenkeu dalam mengenalkan berbagai program dukungan pemberdayaan UMKM.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Tri Bowo dalam sambutan nya menjelaskan, Kemenkeu Satu merupakan program bersama, yang diinisiasi dan diimplementasi bersama, bertekad dan bercita-cita untuk bersatu, bersinergi, serta berkolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan negeri. Melalui program-programnya, Kemenkeu Satu Provinsi Lampung berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

Dalam hal ini, lanjut Tri Bowo, Kementerian Keuangan Satu Lampung juga berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mendukung bangkitnya UMKM dengan diselenggarakannya UKMK Expo Kemenkeu Satu Provinsi Lampung.

“Kegiatan tersebut juga salah satu upaya Kemenkeu satu dalam mendorong penguatan UKMK dan mensosialisasikan kebijakan kementrian keuanganan khususnya nya di wilayah Lampung,” ujarnya.

“Adapun rangkaian kegiatan meliputi Talk Show sosialisasi limbah sawit untuk industri kreatif, seminar perpajakan, dongen anak dan sawit, sosialisasi minyak sawit merah, demo memasak dengan minyak sawit merah, cerdas cermat APBN dan kelapa sawit, dan Kemenkeu Got Talent serta Fun bike, selain itu juga menampilkan stand atau booth-booth usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) binaan Kantor perwakilan kementrian wilayah Lampung dan BPDPKS,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara, Direktur Badan Pengelola Dana perkebunan Kelapa Sawit Zaid Burhan Ibrahim menjelaskan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki misi dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan, melalui penghimpunan, pengembangan dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional dan akuntabel untuk kepentingan, pengembangan Sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, promosi, Sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan dan hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

“Kinerja BPDPKS didasarkan pada kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang akan berdampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia, selain itu BPDPKS juga terdapat direktorat yang memiliki tugas dalam menjalankan kegiatan kemitraan salah satunya adalah menjalankan fungsi kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan koperasi (UKMK),” ungkapnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto yang juga menghadiri acara tersebut mengatakan, sangat mengapresiasi serta mendukung gelaran Festival UKMK Expo, yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan Satu Provinsi Lampung.

“Ini luar biasa, bagaimana Pelaku UMKM ini bisa membantu Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi,” kata Nanang.

Nanang mengungkapkan, Kabupaten Lampung Selatan dengan masif menggalakkan program-program penuntasan kemiskinan, berupa pengembangan UMKM dan potensi wisata, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai akses roda perekonomian.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan saat ini juga terus berupaya menggali potensi-potensi yang ada di wilayah Lampung Selatan, dengan melakukan berbagai kegiatan yang salah satunya dengan menggelar kegiatan kecamatan Fair di semua Kecamatan yang ada di Lampung selatan, dengan menyuguhkan berbagi produk UMKM unggulan dari masing-masing desa Se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan harapan dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat desa, sehingga bisa menjadi pelopor dalam membangkitkan kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, provinsi Lampung dan Indonesia.

“Kami Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, mulai dari sektor wisata hingga UMKM. Yang mana, potensi-potensi tersebut, nantinya diharapkan mampu menopang bangkitnya perekonomian daerah,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan Plakat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan sebuah simbol prestasi dari kinerja keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih WTP selama 5 tahun berturut-turut, serta piagam penghargaan WTP diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 yang dalam hal ini salah satu nya adalah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian, dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepatakan antara Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung dengan seluruh Pimpinan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Lampung, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah serta penguatan koordinasi pengelolaan keuangan negara (Ant/Hs)