DL/20052021/Bandarlampung

---- Lesty Putri Utami memimpin satuan tugas (Satgas) Perempuan Tani di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) provinsi Lampung yang saat ini dinahkodai Umar Ahmad.

Dalam Surat Keputusan HKTI Lampung No. No: 004 /SK/DPD-HKTI-LAMPUNG/V/2021 tertanggal 1 Mei 2021, disebutkan bahwa Satgas Perempuan Tani sangat diperlukan keberadaannya mengingat banyaknya urusan perempuan dalam bidang pertanian dan peternakan di negeri ini.

Menurut Sekretaris Umum HKTI Lampung, R. Prabawa, SE, SK Satgas ini diterbitkan atas putusan hasil rapat formatur Musyawarah Provinsi HKTI Tingkat Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2020. “Pertimbangan bahwa satgas ini harus segera menjalankan tugas organisasi, maka perlu diberikan dasar hukumnya. Maka kami segera terbitkan SK itu. Bukan hanya Satgas Perempuan  Tani yang sudah turun Sknya, namun juga termasuk Pemuda Tani, Agraria dan LBH HKTI. Jadi semua komponen yang memerlukan dasar hukum untuk tugasnya sudah dikeluarkan SK,” katanya via selulernya, Kamis 20 Mei 2021.

Lebih lanjut Prabawa mengatakan bahwa HKTI yang baru di SK kan dari pusat pada awal tahun 2021, mengagendakan banyak pekerjaan yang sudah harus segera dilakukan sesuai bidang masing-masing, maka dari itu segera didorong pembentukan Satgas semacam itu.

Dalam Satgas Perempuan Tani, selengkapnya adalah Dewan Penasehat : Ny. Elis Prabawa, Dewan Pakar : 1. Diah Sumardiani, S.Sos 2. Ir. Ratna Dewi, M.P, Ketua : Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn, Sekretaris : Budhi PS Chondrowati, S.E, Bendahara : Dini Pepilina, S.Kom., M.M.

Prabawa menegaskan setelah terbitnya SK ini akan ada pengarahan langsung dari Ketua Umum HKTI Lampung Umar Ahmad dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat ini ada pengarahan terkait tugas masing-masing Satgas, termasuk seluruh komponen kepengurusan yang sudah di SK kan kemarin. Semuanya diharapkan bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” katanya.

Selain itu, tambah Prabawa,  HKTI Lampung sedang memproses usulannya untuk Lesty menjadi Ketua Ormas Perempuan Tani Lampung. “Kami sedang usulkan ke HKTI Pusat dan sedang diproses,” katanya.   (hms)