DL/11072019/BANDARLAMPUNG

---- Kekosongan tiga posisi penting di Bank Lampung yakni komisaris utama, direktur operasional dan direktur umum, mendorong pemikiran Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi untuk segera mengisinya dengan tenaga-tenaga profesional.

Namun Gubernur mengisyaratkan kemungkinan adanya unsur pemerintah daerah di dalam Bank Lampung, sepanjang mengedepankan profesionalitas.

Ide ini didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh memenuhi kompetensi, cakap, dan bersertifikasi.

Hal ini terungkap dalam pembicaraa saat audiensi OJK Lampung dengan Gubernur, di ruang kerja Gubernur Lampung, Kamis 11 Juli 2019.

Menurut Arinal, harus ada peran birokrat Provinsi Lampung yang berada di Bank Lampung yang berperan dalam hal Pemerintahan, salah satunya untuk mengisi kursi komisaris utama.

“Bank Lampung harus ada unsur Pemerintah Daerahnya. Jadi bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan," jelas Gubernur.

Dalam membangun Bank Lampung, Gubernur mengakui diperlukannya penyederhanaan dan penyelarasaan seperti bank lainnya. "Kita harus bisa membangun bank melalui penyelarasaan dan penyederhanaan program seperti bank lainnya," jelas Gubernur Arinal.

 (maspro/*)