DL/24022019/Tubaba

---- Puluhan tenaga kerja honorer katagori dua (K2) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah pertama (SMP) kembali turun ke lapangan.

Kali ini rombongan pengajar K2 sekaligus diikuti tenaga kerja honorer PPL dari instansi Dinas pertanian, beramai-ramai ngeluruk ke rumah dinas (Rumdis) Bupati Tulangbawang Barat, Jumat 22 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wib.

Mereka merasa ditipu oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Tulangbawang Barat. Sebelumnya mereka telah mendatangi  kantor BKD sehari sebelumnya.

"Salah satu pegawainya mengatakan tidak ada anggaran untuk PPPK. Sementara kami cek di Menpan-RB itu anggaran dari pusat, yang sudah diturunkan langsung ke daerah melalui DAU, " ungkap Fitri (salah satu pengajar di SD) kepada awak media di gerbang masuk rumdis Bupati.

Fitri menambahkan bahwa dirinya sangat kecewa karena tidak adanya keadilan buat mereka khususnya semua tenaga honorer yang ada di kabupaten setempat.

" Masalahnya hanya kabupaten kita yang tidak ada P3K, dikemanakan anggaran itu, apa untuk guru-guru penggerak itu," cetus Fitri.

Ditempat yang sama Roi , yang tenaga honorer K2 dari Penyuluhan Dinas Pertanian berharap, agar pemerintah bisa memikirkan nasib mereka. "Saya mewakili kawan-kawan K2, supaya P3K ini bisa teralisasi. Meskipun terlambat, kami mohon supaya tidak dilakukan tes (tanpa syarat-red). Kalau memang pemerintah memberikan kebijakan kepada kami," pinta Roi kordinator kontrak penyuluhan pertanian Tubabar.

Nita, pengajar dari salah satu SMP di Tubaba, merasa kecewa  karena orang yang ingin dijumpai mereka tidak ada ditempat.

"Dari kemarin kami mau menghadap bapak Bupati, tapi beliau tidak ada katanya lagi dinas luar. Besok hari Senin kami akan beramai-ramai datang lagi sampai bisa bertemu dengan beliau dan kami akan menanyakan nasib kami," beber Nita dengan geram.

“Karena kami di sini sudah mengikuti aturan-aturan dari kementerian melalui online. Kami sudah daftar sendiri, tapi nomor tes kami tidak keluar," tandas Nita. (heri)