DL/05022019/Kalianda

-----  Tak kurang 150 pelaku UMKM di wilayah Lampung Selatan khususnya yang berada di lokasi terdampak Tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu, kini sedang didata dalam program ekonomi kerakyatan mandiri.

Diprakarsai oleh himpunan pengusaha mikro, kecil dan menengah Indonesia (Hipmikimdo). Kali ini DPD Hipmikimdo Lampung dan DPC Hipmikimdo Lampung Selatan berperan aktif untuk memberikan bantuan tersebut, mulai dari pendataan dan pengisian formulir keanggotaan.

Pendataan dilakukan untuk lima desa diantaranya desa Kunjir, Sukaraja, Way Muli Induk, Way Muli Timur dan Pulau Sebesi, masing-masing diambil baru 30 pelaku UMKM.

Pendataan ini meliputi data pribadi para pelaku usaha, jenis usaha yang dilakukan dan kapan mulai usaha. “Lalu berapa uang modal pertamanya, baru kemudian dilihat dari lokasi usaha dan dibuatkan surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan setempat,” kata Yansen, sekretaris DPC Hipmikimdo Lamsel.

Dari hasil pendataan diperoleh beberapa jenis usaha masayarakat di lima desa itu, antara lain dari usaha nelayan, warung sembako dan jajanan, Kelontongan dan usaha Hasil Bumi khususnya yang berada di pulau Sebesi.

Yansen mengatakan bahwa seluruh pelaku usaha ini sangat berharap program ini berna-benar segera dilaksanakan dan jika ada bantuan pendanaan permodalan juga segera dikucurkan.

“Sejauh ini harapannya ya seperti itu. Program ini nyata dan segera dilaksanakan, karena situasi dan kondisinya sudah sedemikian mengharuskan,” tambahnya.

Kesulitan Mengisi Formulir

Sementara Sekretaris DPD Hipmikimdo Lampung, Lista Novianti, S.Pd yang memimpin turun ke lapangan untuk pendataan menegaskan bahwa program ini memang turunan dari pusat untuk dilaksanakan di Lampung.

“Ya memang ini program pusat, dan kami melakukan pendampingan khususnya di wilayah Lampung Selatan. Ini memang dipandang cukup urgent, karena wilayah ini kan sedang dilanda bencana, agar masyarakat bisa lebih cepat recovery usaha mereka,” Tutur Via, panggilan akrab Lista Novianti.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan memang para pelaku UMKM ini sangat tradisional, hingga untuk mengisi formulirpun mayoritas kesulitan. “Nah beruntung kami bisa langsung berhadapan dengan mereka para pelaku UMKM di pelosok seperti di Pulau Sebesi misalnya. Jadi kenyataannya mereka mendapatkan kesulitan soal teknis data. Jadi kami dan tim pokja secretariat bisa langsung membimbingnya agar benar pengisiannya,” kata Via.

Tim pokja Sekretariat DPD Hipmikimdo yang siang malam melakukan verifikasi data akan menjadi pengolah data primer yang akan menjadi dasar utama para anggotanya.

“Tim kami kerja keras tak kenal lelah untuk meluruskan data awal para anggota. Jika dari sini semuanya benar, maka ke depan akan berjalan baik dan tidak simpang siur. Sampai saat ini masih terus berjalan pendaftar yang datang ke secretariat, dan per tanggal 5 Februari kami sudah menerima 1.300 lebih data, dan terus kami verifikasi jika ada kekeliruan atau kekurangan persyaratannya,” tutur Via.

Selanjutnya, data tersebut akan dipergunakan untuk dasar memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, baik yang bersifat pelatihan maupun program lain yang sebelumnya sudah diusulkan ke pusat dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Saya gak mau berandai-andai, semuanya harus jelas dan terang. Kalau nanti memang ada bantuan ya pasti kita langsung kucurkan, kalau belum yang kita harus menunggu. Karena ini kan program pusat yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Via lebih cenderung berkonsenterasi pada pendataan yang valid lebih dahulu. “Sepertinya akan lebih baik jika konsenterasi pada pendataan dulu. Bagaimanapun modal pengetahuan dan ilmu dalam pelatihan ini juga sangat penting, tidak sekedar modal uang saja.” tuturnya. (d0n)