DL/31012019/Bandarlampung

--- Dalam rangka ingin cepat melakukan tugas dan kewajiban organisasi khususnya untuk pemberdayaan perekonomian mikro, kecil dan menengah di Lampung, pengurus provinsi Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) Lampung, mulai melakukan pendataan keanggotaannya.

Rapat koordinasi antar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se provinsi Lampung diselenggarakan di kantor Hipmikimdo Lampung, pada Rabu 30 Januari 2019, dihadiri pengurus DPC se Lampung.

“Ya ini merupakan pertemuan kesekian kalinya, yang lebih tajam membahas soal keanggotaan, karena beberapa pertemuan sebelumnya lebih banyak melakukan konsolidasi organisasi untuk merumuskan program kerja organisasi agar terarah,” kata Rosyid Efendi, ketua Hipmikimdo Lampung, Rabu 30 Januari 2019.

Pada rakor ini dibahas tentang keanggotaan dengan syarat-syarat yang konkrit. “Kita menyatukan data dari seluruh DPC yang sudah melakukan rekruitmen anggota. Karena dari anggota inilah dasarnya kita akn membuat program lanjutan,” tambah Rosyid.

Sementara Arie Fauzi, Wakil ketua Hipmikimdo Lampung menambahkan bahwa selama ini hubungan intens sudah dilakukan dengan deputi Kementerian Koperasi dan UKM, untuk menelaah program yang akan dilakukan di Lampung. “Kami secara berkala bahkan cukup intens berhubungan dengan kementerian, untuk memonitor apa saja yang akan dilakukan ke depan. Sebab ini menjadi rujukan kita bisa meluncurkan program di daerah,” tuturnya.

Pelatihan UMKM

Dengan data yang didapat dari rekruitmen anggota sekarang ini diharapkan akan bisa memberikan alasan meluncurkan program organisasi untuk para anggotanya.

Yang sudah dilontarkan untuk dilakukan adalah pelatihan kewirausahaan UMKM yang dalam waktu dekat akan digelar untuk seluruh anggita yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat keanggotaan.

Persyaratan awalnya memang cukup mudah dan sederhana, dimana para calon anggota mengisi formulir yang sudah disediakan dengan melampirkan fotokopi E-KTP, pas Foto 4x6 dan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan untuk pengusaha Mikro dan Kecil.

“Untuk yang menengah rata-rata kan sudah berbadan hukum, jadi persyaratannya juga termasuk Situ dan SIUP dan berbagai persyaratan dasar yang berlaku. Semuanya gak susah. Paling dilampirkan juga foto tempat usaha dan sebagainya. Ini untuk memfilter adanya pengusaha yang agak dalam tanda kutip nakal, asala-asalan misalnya. Jadi kita akan mulai tertib sejak awal,” tambah Arie.

Hingga saat ini untuk provinsi Lampung memang tidak ditargetkan berapa banyak yang harus dicapai keanggotaannya, namun minimal akan merekrut dengan data valid sekitar 1.200-an pengusaha mikro dan kecil.

“Kami memang sangat hati-hati dalam verifikasi. Bukan mempersulit tetapi hati-hati agar lebih valid. Kami tidak mau kecolongan dengan data fiktif.

Dari awal kami menekankan ke seluruh pengurus harus tetap melakukan pengawasan secara ketat,” kata Arie Fauzie.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali menghadap Menteri Koperasi dan UKM untuk membicarakan program konkrit awal tahun ini, semoga tidak hanya pelatihan saja yang di acc, tetapi kami mencoba mengajukan program lain seperti hibah modal usaha dan sebagainya,” tambahnya. (don)