DL/31012019/Bandarlampung

-----  Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengatakan bahwa pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus inovatif terkait upaya peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat. 

“Peningkatan literasi penting khususnya untuk meminimalisir ketimpangan literasi keuangan antara perkotaan dan pedesaan. Apalagi dewasa ini berkembang investasi-investasi yang tidak jelas dasar legalisasinya sehingga dapat saja merugikan masyarakat,” ungkap Junaidi dalam agenda Sosialisasi dengan OJK tentang Dinamika Investasi dan Perlindungan Konsumen Pada Sektor Jasa Keuangan di Bumiratu Nuban, Lampung Tengah, Rabu 30 Januari 2019.

Anggota yang biasa disapa Bang Jun ini menegaskan bahwa kerugian dari investasi biding sudah mencapai 9,7 triliun dengan korban 1,3 juta orang. Tentunya jumlah tersebut begitu besar dan segera menjadi perhatian.

“Perlindungan Konsumen bukan saja menjadi tujuan, namun harus benar-benar diimplementasikan. Sebagai contoh penegakan hukum harus dilakukan agar memiliki efek jera, ruang kosong pengaturan dan pengawasan harus segera diisi dengan aturan-aturan yang jelas dan terukur,” kata Legislator PKS asal Lampung ini.

Berdasarkan data yang dirilis OJK, layanan konsumen yang masuk berupa informasi 1.027 (4,76%), pengaduan 31 (0,14%), dan pertanyaan yang masuk mencapai 20.535 (95,10%). Adapun dari pertanyaan yang masuk, terdapat 63,68% berupa pertanyaan terkait Perbankan.

Pada kesempatan yang sama, kepala OJK Lampung Indra Krisna mengimbau kepada masyarakat untuk lebih cerdas lagi dalam berinvestasi. "Ingat 2 L  yakni logis dan legal, jika ingin mengetahui informasi terkait kelegalitasan atas perusahaan di sektor jasa keuangan bisa hubungi hotline OJK di 157." Ungkap Kepala OJK Lampung ini. (*/lis)