DL/Bandarlampung/07102022

----- Diskusi Publik yang diprakarasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung tentang kondisi Jalan Lintas Barat Lampung yang diberi tema Macet Jalinbar: Apa Solusinya, dilaksanakan bersama narasumber yang berkompeten diantaranya dari pemangku kebijakan daerah, pengamat transportasi, mahasiswa dan berbagai pihak yang urun rembug bersama di Balai Wartawan Hi Solfian Akhmad, Kamis 6 Oktober 2022.

Jalan Lintas Barat yang secara incidental sering terjadi kemacetan yang terbentang antara batas kota Bandarlampung sampai ke Kabupaten Pringsewu, dimana jalan ini melintasi satu kabupaten yang juga tak kalah padat kendaraan, yakni Kabupaten Pesawaran.

Tak kurang, ada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Pj Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, Febrizal Levi Sukmana, Ketua Komisi IV Ismet Roni, akademisi ITERA IB Ilham Malik hadir dan memberikan penilaian serta pendapat dalam perspektif dan kacamata masing-masing.

Ini dia pendapat mereka:

Dendi Ramadhona:

Kemacetan yang terjadi di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) dikarenakan kapasitas jalan tak sesuai dengan volume kendaraan.

“Sesuai data yang diperoleh Dinas Perhubungan setempat, kemacetan terjadi pada pukul 6 hingga 8 pagi. Kemudian sore harinya pukul 4 hingga 6 sore. Dalam kurun waktu satu jam, terdapat tiga ribu unit kendaraan baik roda empat maupun roda dua, yang melintas di jalinbar Kabupaten Pesawaran.” kata Dendi.

Menurut dia, titik kemacetan terparah di jalinbar berada di simpang Tugu Coklat karena sebagai titik temu dari tiga bagian jalan yaitu, jalan provinsi, jalan nasional dan jalan kabupaten kota.

Dendi mengatakan telah menyampaikan keluhan jalinbar ini ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  dan Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi pelajar dan bendungan di Pesawaran.

Adi Erlansyah:

Menyebutkan, ada dua solusi dalam mengatasi kemacetan di jalinbar. "Pertama itu peningkatan jalan dan yang kedua menyiapkan jalan lingkar pada ruas jalinbar untuk mengurai kemacetan," kata Adi.

Febrizal Levi Sukmana:

Menyebutkan ada beberapa solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalan Lintas Barat (Jalinbar).

Beberapa solusi yang perlu dilakukan adalah membuat jalan pintas, jalan lingkar hingga melakukan pelebaran guna meningkatkan kapasitas.

Levi menyebutkan, faktor utama kemacetan yang terjadi di Jalimbar adalah volume kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas. "Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, volume kendaraan di jalinbar mencapai lebih dari 15 ribu," kata Levi.

Karena itu, dia menyarankan untuk solusi jangka pendek, perlu adanya jalan shortcut atau pintas. Terutama di ruas Kemiling Bandarlampung - Pesawaran.

Sementara untuk solusi jangka panjang, menurut dia, perlu adanya pelebaran jalan hingga dibuat dua jalur. Meski demikian, dia menyebutkan, kendala utama dalam pelebaran jalan itu adalah pembebasan lahannya. Bahkan, menurut BPJN satu persegi diminta Rp3 juta.

Ismet Roni:

Meminta seluruh pihak terkait untuk mendukung pelebaran pelebaran jalan lintas barat (jalinbar) untuk mengurangi kemacetan.

Pelebaran jalan perlu diperjuangkan bersama untuk diusulkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Arinal Djunaidi.

Untuk itu, dia berharap, melalui diskusi publik PWI Lampung bisa memberikan solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalinbar.

Sehingga, solusi tersebut bisa diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar memprioritaskan jalinbar.

Ilham Malik :

 Menurut dia terjadinya kemacetan di jalan raya jangan hanya dilihat dari semakin meningkatnya volume kendaraan serta kecilnya lebar jalan.

Karena, ia menilai pelebaran jalan atau penguatan bahu jalan yang dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) hanya bersifat sementara.

Tetapi yang harus dilihat ialah, pada saat apa dan siapa yang mengendarai kendaraan tersebut. Apabila yang berkendara adalah pegawai pemerintahan maka pelebaran jalan bukanlah suatu solusi utama.

"Karena pasti akan tetap menimbulkan kemacetan, karena ketika jalan dilebarkan maka semakin ramai volume kendaraan kendaraan," ungkapnya.

Setelah diskusi ini, seyogyanya akan ada pergerakan untuk menuju pada perbaikan dan apa implementasinya oleh pemerintah, karena PWI Lampung sudah memberikan panggung untuk duduk bersama berbagai pihak yang dipandang mampu menyelesaikan persoalan ini. (tim)