DL/04012020/Jakarta 

--- Pembicaraan tentang masuknya kapal nelayan di periran Natuna Utara yang diback-up oleh kapal tentara China terus berlanjut. Namun beberapa komentar para petinggi negara terindikasi tidak satu bahasa. Maka dari itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta pemerintah kompak menindaklanjuti klaim China di perairan laut Natuna Utara. Pemerintah harus memastikan kedaulatan NKRI terjaga.

"Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam mensikapi kedaulatan NKRI di perairan Natuna. Semua unsur Pemerintah harus kompak dan jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," ujar Basarah kepada wartawan, Sabtu 4 Januari 2020.

Basarah mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri, Bakamla dan jajaran TNI menyikapi aksi kapal coast guard China yang menerobos wilayah perairan Indonesia.

"Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi kapal asing tanpa ijin menerobos wilayah kedaulatan NKRI," sambung Basarah seperti dirilis detik.com, edisi 4 Januari 2020.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai ketegasan Kemlu, Bakamla dan TNI menjadi bukti pemerintah menjaga kedaulatan wilayah.
"Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional," imbuh dia.

Ketegasan ini menurut Basarah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Termasuk di dalamnya melindungi kedaulatan teritorial NKRI berdasarkan hukum yang berlaku termasuk hukum internasional.(dtk/dbs)