DL/Bandarlampung/Politik/26082025

---- Secara kelembagaan, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja lebih serius dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama OPD mitra kerja membahas Rancangan APBD 2026.

Deni Ribowo, menilai beberapa OPD masih memiliki peluang besar untuk memaksimalkan PAD, khususnya di sektor kesehatan.

“Misal di BLUD Dinkes itu ada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung,” kata Deni, Selasa (26/8/2025)

Menurutnya, rumah sakit tersebut bisa mengoptimalkan PAD melalui berbagai program. Misalnya pelatihan atau diklat kedokteran, hingga layanan rehabilitasi pecandu narkotika di RSJ Lampung.

“Tapi tentu harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan agar masyarakat juga merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Selain itu, potensi PAD juga bisa digali dari UPT Labkesda Dinas Kesehatan, seperti retribusi layanan laboratorium, sewa fasilitas, hingga layanan medical check up.

Deni juga menyoroti peluang kerja sama lintas OPD. Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dapat berkolaborasi dengan OPD lain maupun perusahaan swasta.

“Itu bisa dari penggunaan air permukaan, pajak kendaraan, pajak alat berat, dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Lampung juga memetakan potensi PAD dari OPD mitra kerjanya. Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Yuhanda, menyebut beberapa peluang ada di sektor perhubungan dan energi.

“Ini merupakan arahan Gubernur agar potensi PAD bisa digali. Jadi kami dorong juga OPD mitra Komisi IV untuk lebih agresif,” katanya.

Menurut Budi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung memiliki peluang dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak bumi dan gas alam, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung juga dinilai menyimpan potensi PAD dari aset maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di bawahnya.

Ia menambahkan, potensi PAD juga terbuka di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), khususnya dari pajak alat berat yang bisa dimaksimalkan.

“Potensi di ESDM ini bisa hingga Rp2 miliar, DLH juga Rp2 miliar yang bisa terkumpul dari sektor pertambangan. Selebihnya kita upayakan dari BUMD kita,” pungkasnya. (adv)