DL/Bandarlampung/Politik/03092025

--- Penyesuaian kebijakan di Provinsi Lampung berpengaruh terhadap tingkat inflasi pada kelompok pendidikan. Ini disampaikan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, di ruang kerjanya Rabu 3 September 2025.

Deni mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, pada Agustus 2025 tercatat deflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 1,47 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang justru mencatat inflasi 0,07 persen.

Secara tahunan (year-on-year/y-o-y), inflasi Lampung pada Agustus 2025 sebesar 1,05 persen, juga lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 2,33 persen.

“Kelompok pendidikan kembali mencatat deflasi tahunan cukup dalam, yakni 15,10 persen dengan andil 0,98 persen di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Deni Ribowo.

Deni menjelaskan, dari empat subkelompok pendidikan, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini sebesar -1,77 persen, serta pendidikan menengah yang turun drastis hingga -51,23 persen. Sebaliknya, pendidikan tinggi justru naik 11,95 persen dan pendidikan lainnya meningkat 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi yoy sebesar 0,98 persen, terutama dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Menurut Deni, fenomena ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemimpin dapat mengubah dinamika ekonomi di Lampung. Salah satunya, program penghapusan uang komite melalui subsidi lebih dari Rp100 miliar kepada SMA/SMK/SLB di Provinsi Lampung mulai tahun 2025.

“Ternyata ada efek domino dari kebijakan tersebut sampai ke sektor ekonomi. Komisi V sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras Pemprov dan DPRD Lampung,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Lampung ini menambahkan, setiap program membutuhkan proses agar hasilnya optimal, sehingga perlu dukungan semua pihak.

“Harapannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung dapat terus meningkat dan mampu bersaing lebih cepat dengan provinsi lain, terutama yang lebih maju. Mari bersama masyarakat kita kawal kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” kata Deni. (tim)