DL/24032021/KOTABUMI

---- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupten Tahun 2021 berlangsung diaula Tapis Pemkab setempat, Selasa 23 Maret 2021.

Kegiatan tahunan ini dibuka Bupati Lampung Utara Budi Utomo yang dalam sambutannya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas.

“Untuk mencapai visi dan misi pemerintah perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap aspirasi dan perubahan zaman," ujarnya.

Acara yang berlangsung secara virtual ini juga dihadiri Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, M.Si, Sekda Lampura Drs. Lekok, M.,M., Anggota DPRD, Forkopimda Lampung Utara, para Staf Ahli dan Asisten Pemerintah Kabupaten.

Dalam Kesempatan itu, Bupati Budi Utomo menjelaskan bahwa Kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah, yang konsekuensinya tentu saja selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada berkurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah. 

“Karena keterbatasan tersebut, kami mengajak kepada semua pihak untuk selalu optimis dan bekerja lebih keras, berkreativitas dan berinovasi untuk mengeksplor seluruh potensi daerah, baik disektor sumber daya alam, perdagangan, pariswisata, teknologi maupun potensi sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera,” ujar Bupati.

Dalam rangka sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan rapat-rapat teknis dan diskusi antara Bappeda dan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, Budi Utomo berharap melalui pelaksanaan Musrenbang ini dapat menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan, serta membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan RKPD Kabupaten Lampura yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

“Saya mengajak seluruh komponen yang ada untuk menjaga kondusivitas daerah, kenyamanan dan ketertiban umum, tidak menyebarkan berita-berita hoax, sehingga Lampung Utara mendapatkan citra positif bagi para investor dan pihak eksternal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Ir. Edi Yanto, M.Si, menyataan, Musrenbang ini sebuah mekanisme penyusunan program pembangunan secara berjenjang, dari atas ke bawah dan begitupun sebaliknya. Dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Ini terkesan sebagai kegiatan rutin, tapi saya tekankan bahwa setiap tahun ada yang menjadi prioritas pembangunan. Melalui Musrenbang ini yang akan menjadi langkah awalnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” ungkapnya.

Menurut Edi, Lampura merupakan kabupaten tua yang sudah banyak melahirkan daerah otonomi baru. Dulunya kabupaten ini merupakan daerah perkebunan dan pertanian sehingga kedepannya perlu ditopang kembali.

Untuk itu, Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi ingin menjadikan Lampung kembali sebagai penghasil terbesar Lada Hitam, karenanya sektor pertanian di kabupaten Lampura menjadi salah satu fokus pembangunan. 

Selain itu, sisi kemisikinan juga harus menjadi perhatian. Data statistik mencatat ada 19,30 persen angka kemisikinan di Lampura tahun 2020. “Nah ini harus kita kecilkan angkanya.  Kemudian juga angka harapan hidup juga harus semakin baik walaupun sekarang sudah mencapai 67,67 persen,” ujar Edi.

Edi berharap, berbagai program pembangunan di Tahun 2022 bisa memperbaiki data statistik. Kemudian juga pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. “Semua ini akan bisa dicapai dengan program prioritas sesuai dengan rencana pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura Andi Wijaya, S.,T., M.,M., mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan di kabupaten yang memiliki 23 Kecamatan dan 232 Desa ini pada Tahun 2022. Salah satunya, ketergantungan terhadap sektor Pertanian yang masih tinggi. 

Selain itu, yang menjadi isu permasalahan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan, serta satu hal penting juga terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.

“Perlu kami sampaikan bahwa terkait tata kelola pemerintah, kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. Soal pelayanan publik juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait dengan hal lainnya juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terakhir, dampak Pandemi Covid-19 menjadi isu pembangunan di kabupaten Lampura,” pungkasnya. 

Dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Lampura Romli, Amd melalui virtual meminta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah setempat untuk mengambil langkah terkait banyaknya infrastruktur jalan yg rusak parah, selain itu politisi partai Demokrat itu juga meminta kepada pemerintah memikirkan kesejahteraan para petani, khususnya petani singkong saat ini harga singkong semakin merosot.

“Kami berharap kepada pemerintah provinsi maupun Kabupaten untuk segera mengambil langkah tegas, terkait jalan rusak maupun harga komoditi singkong yang menjadi keluhan masyarakat dilampung utara saat ini, bahkan sempat viral di wrbagai medsos" tegasnya. (Zan)