DL/17032021/Lampung Barat

---- Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Pemkab Lambar menerima sejumlah catatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Apa yang sudah dilakukan Pemkab Lambar dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan untuk penguatan ekonomi secara inovatif sudah tepat. Namun Lampung Barat merupakan Kabupaten kopi dan itu merupakan sebuah potensi besar yang dimiliki oleh Lampung Barat, jika dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan dalam sambutannya, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di halaman Kantor Bupati setempat, Rabu 17 Maret 2021.

Menurut Mulyadi, Pembangunan kopi yang secara komprehensif jika adanya pengawalan dalam perencanaannya. Sehingga kopi Lambar dapat berproduksi secara maksimal.

“Harus ada pengawalan dalam perencanaan sebelum pembangunan dari hulu sampai hilir. Produksi kopi di Lambar masih belum maksimal, ini masih menjadi pekerjaan rumah. Brending kopi harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.

Selain pembangunan brending kopi, Mulyadi juga menyinggung terkait grand design dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

“Pemkab Lambar harus komitmen bagaimana membangun grand design peningkatan pendapatan masyarakat, karena Lambar ini 23 juta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Ini paling rendah se-Provinsi Lampung, jadi bagaimana caranya agar meningkatkan penguatan kepada hilirisasinya,” ungkap Mulyadi.

“Akibat Covid-19, indeks perekonomian turun sebesar -1,14 di Lampung Barat. Lambar itu zona perkebunan. Potensi lahan harus dimaksimalkan dengan penggunaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. saran kami jangan main diluar zona tersebut,” tegasnya.

Kemudian lanjut Mulyadi, terkait tingkat angka kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Lambar. Pemkab Lambar harus membudayakan masyarakat untuk dapat hidup mandiri, sehingga keperluan-keperluan rumah tidak perlu banyak mengeluarkan biaya.

“Seperti yang terjadi di Kabupaten Mesuji, mereka menyumbang angka kemiskinan terendah di Provinsi Lampung. Karena mereka (masyarakatnya) mandiri. Keperluan rumahan seperti pangan diadakan sendiri, sehingga hemat, tidak banyak mengeluarkan biaya. Ini harus dibudayakan di Lambar,” tutur Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, angka kemiskinan di Lambar pada dasarnya memang besar, saat ini memang ada progres pengurangan. Namun, bantuan-bantuan sosial yang ada harus dilaksanakan secara tepat sasaran, sehingga pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan efektif dan maksimal.

“Karena dasarnya angka kemiskinan di Lambar memang besar, tapi ada peningkatan pengurangan angka kemiskinan. Saat ini yang tercatat oleh BPS yaitu kemiskinan makro sebesar 12,6 persen dan mikro 29 persen. Ini masih menjadi PR. Untuk itu, bantuan-bantuan seperti PKH, BST, BPNT dan bantuan sosial lainnya harus tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan secara tepat dan efektif,” tandasnya. (Igun)