DL/30112020/Mesuji

----- Ada hal yang aneh dan ajaib di Kehumasan Sekretariat DPRD Mesuji. Diakui bahwa dana pembinaan untuk Media masih tersedia sekitar Rp200 juta, namun bukannya dibelanjakan sesuai dengan ketentuan, malah memilih dikembalikan ke negara, padahal waktu dan kesempatan masih sangat terbuka.

Ini terungka usai Sidang Peripuran Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, Kamis 26 November 2020.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, Wawan Setiawan, mengaku siap mengundurkan diri jika para wartawan di Kabupaten Mesuji tidak menyukai kebijakan yang diambilnya ini.

Hal itu disampaikan Wawan saat dikonfirmasi terkait keberatannya untuk menerbitkan advertorial hasil Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mesuji Ke-12 pada Kamis 26 November 2020.

"Kalau kalian semua nggak suka, silahkan saja. Saya siap mengundurkan diri sebagai Kasubag Humas dan PPTK!," tegas Wawan.

Meski mengakui alokasi publikasi masih ada, Wawan mengatakan saat ini sudah tidak bisa lagi menerbitkan advertorial dan sisa anggaran yang ada akan dikembalikan ke kas negara.

“Saya tidak mau menerima advertorial lagi. Nggak kepegang untuk menginput berkasnya!" sentak Wawan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, Ismali Tajudin, yang juga sempat beradu mulut dengan sejumlah awak media pasca paripurna itu, mengaku tidak sanggup lagi membicarakan kondisi tersebut.

"Alokasi untuk media itu sebenarnya masih tersisa berkisar 200 juta, tetapi saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa sebab semua keputusan ada ditangan Kasubbag Humas," ucap Tajudin.

Atas kondisi tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mesuji, Aan Setiawan, mengaku sangat kecewa dengan sikap yang dipertontonkan Sekretariat DPRD Mesuji.

Senada dengan Aan, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Mesuji, Apriadi, SE merasakan hal yang sama. "Menagih hak kita saja terasa begitu sulit. Seolah kita sedang mengemis uang yang dia bawa dari rumahnya!" kata Apri.

Ini merupakan preseden buruk dalam pelayanan masyarakat khususnya pembinaan untuk media di kabupaten Mesuji, khususnya di gedung DPRD Mesuji.

Sangat jelas ada ketidakmampuan SDM yang menangani hal ini, dan menyebabkan tidak terserapnya anggaran, sehingga patutlah oknum itu mundur dari jabatannya karena dinilai tidak cakap dalam mengelola anggaran negara. (sup)