DL/18022019/Kota Metro

---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, merasa prihatin terhadap gaji para guru honorer non SK Walikota di kota Metro. Gaji yang diterima para guru honorer di Kota Metro hanya berkisar Rp150—350 ribu per bulannya.

Hal ini disampikan oleh wakil ketua Komisi I DPRD Metro, Nasriyanto Effendi, di ruang kerjanya, Jumat 15 Pebruari 2019.

Menurutnya, dengan honor yang sangat minim sangat tidak manusiawi dan memprihatinkan pada kondisi saat ini.

“Bayangkan gaji yang hanya senilai Rp150 ribu dibayar per triwulan, kasihan kan para tenaga honor non SK walikota. Cukup untuk apa uang segitu?” tegas Nasriyanto.

Untuk menjadi seorang guru tidaklah semudah yang dibayangkan. Mereka harus berjuang mendidik dan ikut mencerdaskan anak bangsa untuk menjadikan para siswa berkualitas dan berprestasi, mendidik karakternya agar para siswa bisa memiliki pedoman hidup dan berakhlak mulia.

“ Tidak sepantasnya para guru honorer yang mengajar disekolah digaji hanya Rp150—350 ribu per bulan. Untuk itu dewan meminta agar menjadi perhatian pemkot. Kami berharap mereka digaji dari sekolah masing-masing dan di SK kan oleh kepala sekolah, termasuk ada yang dari Yayasan,” tegasnya.

Semestinya, guru honorer dapat diberi gaji melalui dana BOS atau dana operasional APBD, sehingga nilainya tidak serendah itu. Dan di SK kan oleh Walikota agar bisa memeroleh gaji melalui dana APBD murni yang layak dan pantas.

Keberadaan guru honorer tak lain adalah untuk mengisi kekurangan guru PNS yang ada di Kota Metro. Saat ini Kota Metro masih kekurangan guru PNS cukup banyak.

“ Ini tidak sewajarnya seorang guru memeroleh gaji hanya Rp150—350 ribu per bulannya. Ini sangat memprihatinkan sekali dan harus dibenahi,” katanya.

Dewan berharap kiranya, Walikota tersentuh hatinya untuk peduli terhadap guru honorer di daerahnya. Hal itu mengingat Metro merupakan kota pendidikan, dimana seharusnya peran guru sangatlah penting untuk menunjang pendidikan di sekolah.

“Bagaimana jika mereka harus menerima gaji yang hanya bisa untuk mencukupi membeli sabun saja. Apakah bisa menjamin kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Hal ini yang menjadikan keprihatinan DPRD dan meminta agar menjadikan perhatian Pemkot,” tandasnya. (Igun)