Porprov Untuk Pembinaan Atlet Muda

05 Desember 2017

Oleh : Edi Purwanto (detiklampung.com)

Prolog

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sebagai sebuah ajang multi even yang digelar secara regular, menjadi salah satu wahana untuk pembinaan prestasi atlet daerah yang diproyeksikan pada jenjang yang lebih tinggi di masa depan.

Maka dari itu dalam merumuskan tentang visi dan misi apa yang harus dicanangkan secara paten dalam penyelenggaraan Porprov mestinya didasari dengan out-put yang jelas.

Selain rekruitmen peserta daerah yang sudah ada kepengurusan KONI daerah dengan pola yang sudah tetap, juga dalam penetapan atlet yang berhak membela daerah itu dan segala aturannya.

Jika ini dipola dengan benar dan tepat sasaran, maka Porprov akan memberikan kontribusi besar pada perkembangan pembinaan prestasi atlet daerah yang diproyeksikan untuk jenjang lebih tinggi di kemudian hari.

Visi Pembinaan

Porprov yang pada umumnya mempunyai visi atau pandangan ke depan untuk pembinaan olahraga dan atlet muda semesti menjadi prioritas para pengambil keputusan dan petinggi olahraga yang berkompeten,

Soal gengsi daerah mestinya diimbau untuk segera disembunyikan saja dulu, dan mengedepankan pembinaan yang sebenarnya.

Artinya, visi pembinaan yang difokuskan untuk atlet usia muda saja di seluruh cabang yang dipertandingkan. Seperti dalam cabang sepakbola dan futsal yang membatasi usia dengan U-20.

Jangan ada cabang yang membiarkan semua umur masuk dalam pertandingan di Porprov, bahkan atlet yang sudah gaek masih turun, atlet yang sudah berkali-kali masuk Peklan Olahraga Nasional masih turun di Porprov. Ini pandangan yang salah dan buang energi saja.

Visi pembinaan ya harus yang benar-benar pembinaan untuk jenjang dan perkembangan yang lebih tinggi, baik untuk regional, nasional maupun internasional.

Tidak boleh mengeluarkan visi sendiri-sendiri setiap kabupaten kota. Mestinya visi harus satu dan sama serta sejalan. Jangan pandangannya pada berapa medali yang akan diraih di Porprov dibandingkan biaya yang dikeluarkan dari APBD daerah.

Mari mulai diubah pola pikir seperti itu. Di Porprov ke-VIII, artinya kalau 3 kali 8 adalah 24 tahun Porprov ini sudah berjalan, sejak bernama Porda hingga Porprov.

Namun jika polanya tetap seperti ini, visi masing-masing daerah hanya soal medali, ya beginilah kondisinya. Maka Porprov hanya sebagai even yang menghabiskan anggaran saja tanpa output yang konkrit.

Porprov, yang selama ini dari beberapa cabang olahraga membagi atletnya diberbagai daerah, karena pembinaan hanya bertumpu di satu daerah, inipun harus segera dievaluasi.

Meskipun ini tidak menyalahi aturan dan kepantasan, namun tetap harus diberikan aturan yang jelas dan bagaimana pola pembinaan si atlet yang ditransfer ke daerah-daerah hanya atas namanya saja.

Secara faktual pertandingan akan tetap berjalan dengan pembagian dan pemerataan atlet ke daerah seperti itu. Tapi ada hal yang mungkin lucu jika mau membayangkan ketika supporter hendak mendukung tim nya yang bertanding harus bertanya, “Tim kita yang mana ya?”.

Karena memang masyarakat daerah itu sama sekali tidak mengenal para atlet yang ditransfer ke daerah mereka. Ini memberikan kesan hanya akal-akalan. Toch yang dapet medali dan bonus juga atlet-atlet Bandarlampung, misalnya.

Timing Porprov

Porprov yang kelak akan diselenggarakan 4 tahun sekali harus benar-benar disinkronisasi dengan pelaksanaan Kejurnas Cabor-cabor dan terutama PON tahun berikutnya.

Ini perlu dipikirkan lebih cermat termasuk dalam memilih periode kepengurusan KONI Lampung. Belakangan kepengurusan KONI Lampung selalu berganti menjelang diadakannya PON.

Paling jauh punya waktu satu atau dua tahun menjelang PON berikutnya. Maka ini selalu tidak efektif, ketika kepengurusan KONI kemudian berubah total dengan visi dan misi yang tidak sejalan dengan terdahulu.

Perlu dipikirkan lebih cermat bagaimana pola pembinaan itu berkesinambungan dan dipatenkan, sehingga tidak terjadi perubahan ditengah jalan ketika kepengurusan ganti personil.

Timing Porprov pun akhirnya harus menyesuaikan dengan semua even diatasnya, yang menjadi proyeksi pembinaan lanjutannya.

Selama beberapa Porprov belakangan ini pola Indonesia banget yang menonjol. Meniru PON sepertinya. Tuan rumah harus bisa juara, atau paling tidak berada diurutan elit 3 atau 5 besar. Bukankah ini kiblat yang salah?

Pola seperti sebaiknya dihindari, jika semua sudah sepakat untuk membina atlet dengan baik dan benar. Seberapa besar gengsinya Porprov bagi daerah itu bukan harus jadi gengsi yang menyesatkan.

Kota Bandarlampung sebagai daerah lumbung atlet dari berbagai cabang olahraga juga harus mahfum soal ini.

Para pengurus Cabor Pengprov juga harus mengerti soal ini. Membina atletnya harus merata ke daerah, minimal seperti disyaratkan KONI Lampung yaitu ada di 8 kabupaten dan kota.

Ini jangan disiasati saja demi bisa ikut ke Porprov kemudian membentuk 8 Pengcab dan Pengkot tapi atletnya semua dari Bandarlampung saja. Daerah lain bahkan hanya ada kepengurusannya saja tanpa membina atlet. Ini kesalahan mendasar yang hanya akan menjerumuskan para atlet itu sendiri.

Tuan Rumah Mundur Itu Aib

Mengejutkan, Lampung Utara yang akhir mundur dari pencalonan tuan rumah Porprov VIII yang akhirnya harus ditanggung oleh KONI Provinsi Lampung, itu sebuah aib, menurut saya.

Bagaimana bisa dengan seenaknya mundur, lalu perencanaan sebelumnya seperti apa dan seterusnya, itu yang menjadi pertanyaan kepada Pemkab Lampung Utara.

Memang domain penyelenggara Porprov adalah KONI Lampung, namun untuk alasan pemerataan pembangunan venue, memberikan rangsangan pembinaan cabang olahraga dan mengembangkan keolahragaan di daerah, maka pelaksananya bisa di daerah-daerah.

Bukti positifnya adalah beberapa daerah yang menyelenggarakan Porprov akhirnya terpacu untuk membangun sarana olahraga. Contohnya Tulangbawang, pada tahun 2010 menjadi tuan rumah dengan menggenjot pembangunan Stadion Tiuh Toho dan GOR Tiuh Toho, ini menjadi kenyataan yang ada dan bisa menjadi perenungan.

Selain keberanian para pemimpin daerah, juga dukungan masyarakatnya dalam hal ini DPRD dan tokoh-tokoh olahraganya menjadi sangat penting, agar tidak terjadi lagi kasus seperti Lampung Utara.

Sebenarnya tumpuan Porprov bukan sekedar ada di KONI Provinsi Lampung saja, tetapi juga ada pada seluruh kepengurusan Cabor di tingkat provinsi.

Karena mayoritas Pengprov Cabor masih menggelayuti KONI dalam urusan pendanaan, maka semua keadaan ini terjadi. Pengprov… ya apa kata KONI.

Terima kasih.