X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

Artikel Populer Benny Sabdo

  • Makna Berbangsa dan Bernegara

    Oleh Benny Sabdo

    Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana FHUI

    BANGSA adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa (nation) atau nasional, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang politik, sosiologi, dan antropologi pun sering tidak sependapat mengenai makna istilah-istilah tersebut.

    Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing nation yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.

    Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa, yaitu natie dan nation, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut: satu kesatuan bahasa, satu kesatuan daerah, satu kesatuan hubungan ekonomi, satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

    Dalam pidatonya di muka BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan: “Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat… Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat sempit.” Kemudian Bung Karno menguraikan apa yang disebut bangsa.

    Ia mengutip Ernest Renan, yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi bangsa adalah “kehendak akan bersatu”. Lalu, ia menambahkan defines dari Otto Bauer, “Eine Nation ist aus Schicks gemeinshaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

    Bung Karno memaparkan bahwa unsur-unsur tersebut tidak mencukupi untuk mendefinisikan suatu bangsa. Menurutnya, harus ada kesatuan geopolitik, satu tanah air. “Ke sininilah kita semua harus menuju; mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian…Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia, Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan Kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.”

    Pengertian negara merupakan organisasi diantara sekelompok/beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus ketatanegaraan. Menurut pemikir kenegaraan George Gelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.

    Selanjutnya, Kranenburg mendefiniskan bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Menurut ahli hukum dari Universitas Indonesia R. Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi manusia atau manusia manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan.

    Ahli hukum kenegaraan dari Universitas Indonesia lainnya, G. Pringgodigdo mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur dalam suatu bangsa.

    Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan modal bersatu dalam kemajemukan. Kesadaran kebangsaan yang mengkristal lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada 1928, yaitu tekad bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tekad bersatu ini dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itu, lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang ini.

    Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Di Indonesia bangsa mendahului negara.

    Dalam Sumpah Pemuda, 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, para pemuda dari seluruh nusantara sudah menyatakan tekad mereka sebagai satu bangsa. Kebangsaan Indonesia merupakan kenyataan sosial dan bukan hanya semacam label yang diciptakan politisi. Kebangsaan Indonesia bukan semacam jadi-jadian, melainkan membuktikan diri dalam hasrat para pemuda yang cukup berbeda itu untuk menjadi satu bangsa.

    Kebangsaan Indonesia dalam sejarah Indonesia merdeka kemudian tidak pernah sungguh-sungguh dipersoalkan. Kebangsaan Indonesia adalah hasil suatu proses dalam sejarah. Karena itu, sejarah bangsa Indonesia, sejarah proses Indonesia menjadi bangsa, tidak pernah boleh dilupakan. Supaya bangsa Indonesia dapat menanggulangi tantangan-tantangan yang harus dihadapi sekarang, bangsa harus mengingat sejarahnya.

    Harus mengingat proses gerakan-gerakan pra-nasionalis pertama, pertumbuhan nasionalisme, kesadaran kebangsaan yang semakin jadi. Kita hidup sekarang harus tahu apa yang dipikirkan dan dipersoalkan oleh para pendiri bangsa, para penggerak pertama kebangsaan Indonesia.

    Daftar Pustaka:

    Latif, Yudi. Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia, 2012.

    Sastrapratedja SJ, M. Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013.

    Sekretariat Jenderal MPR RI. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.