X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

Ahmad Jajuli:Sistem Scaning Hindari Oknum Bermain Liar Dalam Pil

  • DL/30042014/Jakarta

    Bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa Suara Anda aman dalam Pileg 2014 beberapa waktu lalu?

    “Saya masih deg-degan karena belum ada ketuk palu dari KPU Pusat. Dan, untuk Senator DPD RI Dapil Provinsi Lampung pada periode 2014-2019 akan diisi oleh 2 orang wajah lama, dan 2 orang wajah baru,” ujar  Senator H. Ahmad Jajuli, S. IP. (Dapil Provinsi Lampung), dalam Talkshow “Perspektif Indonesia” di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

    Perjuangan apa yang Anda lakukan dalam Pileg 2014?

    Tentang pelaksanaan Pileg 2014 terutama situasi baru di lapangan yang harus diketahui masyarakat luas. Situasinya sekarang ada kecenderungan lebih baik, dimana KPU Pusat telah menerapkan sistemscaning, dan hal ini benar-benar dapat mengunci bagi para oknum yang bermain liar. Karena suara yang ada di bawah sulit untuk bisa bertambah, ketika sudah berada pada data scan. Sementara yang jadi masalah adanya permainan dalam satu partai atau rumah masing-masing. Dan, ini menjadi masalah di lapangan ketika kita melihat nanti sesuai tema kita tentang konstelasi politik di Senayan. Karena yang masuk ke Senayan nanti orang-orang yang merupakan sebuah proses pemilihan demokrasi yang sekarang.

    “Saat ini kita memiliki 3 lembaga legislasi di Senayan, yakni, MPR nanti mencari Pemimpin untuk Sumpah Jabatan Presiden, kemudian DPR dengan 560 anggotanya, yang akan membahas puluhan RUU dan yang sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) sudah hampir 60 RUU. Termasuk 132 Senator dari DPD RI, yang memiliki kewenangan lebih baik dari sebelumnya. Nah, bagaimana pembahasan RUU menjadi UU, dimana DPD RI sudah mendapatkan Hak Prerogatif dalam Tata Cara Sidang dengan DPR RI, inilah yang kita harapkan nanti ada cara-cara yang baik, yaitu etika baru,” tambah H. Ahmad Jajuli, S. IP, anggota KOMITE III DPD RI.     

    Menghadapi wajah-wajah baru dalam peta politik hasil Pileg 2014?

    “DPD RI memiliki wajah baru 35 sampai dengan 40%, sementara di DPR RI diprediksi akan hadir wajah baru sekitar 30%. Kita tahu tahun pertama di Senayan, kira-kira berapa legislasi yang diselesaikan, tahun kedua berapa produktifitas yang dihasilkan, tahun ketiga, keempat dan kelima sudah berpikir untuk Pemilu mendatang. Dan, sayangnya DPD RI tidak diberi kewenangan untuk membuat UU, pada saat libur para Senator masih ngantor guna memperjuangkan kepentingan Daerah di Pusat.

    Pengalaman Anda sebagai Senator DPD RI pada Periode 2009-2014?

    “Baik, saya akan gambarkan struktur pembahasan RUU masuk melalui Pemerintah dan DPR RI,dan sampailah suratnya kepada kami,  untuk dibahas, kami membahas dan menyampaikan pandangan terhadap RUU. Selesai pemandangan, kami sampaikan dan duduk bersama dengan pemerintah pada Komisi di DPR RI. Seperti halnya dalam pembahasan Haji di Komisi VIII DPR RI duduk bersama dengan Pemerintah, namun pada kenyataannya DPD RI sebagai yang diundang oleh DPR RI, padahal kedudukan DPD RI sederajat dengan DPR RI sebagai Lembaga Negara. Jadi semestinya DPR RI membahas selesai dengan Pemerintah dengan bulat, dan DPD RI membahas dengan bulat, dua lembaga ini mau diapakan. Sehingga pandangannya bukan kami disamakan dengan Fraksi di DPR RI. Hal ini menyandera dan bukti bahwa kakak kami (DPR RI) belum legowo dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).   (ryan)