Ujaran Kebencian Itu, Kepada Seorang Atau Kelompok Sama Saja

08 Juni 2018 - 00:01:56 | 27 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/07062018/Bandarlampung

---- Ada fenomena baru pada perjalanan pesta demokrasi pemilihan Gubernur Lampung 2018. Suasana kondusif yang selama ini dipelihara bersama-sama seluruh kandidat dan tim pemenangannya, tiba-tiba robek oleh sebuah pernyataan salah satu calon yang dengan kesengajaan menyinggung ranah SARA.

Lalu banyak pihak juga bereaksi atas kalimat “Mata Sipit” yang dinilai sangat tendensius pada Ras tertentu. Meskipun kemudian diralat, bahwa yang dimaksud “Mata Sipit” itu adalah seorang cukong berambut panjang.

Ini justru mempertajam asumsi bahw ini benar-benar ujaran kebencian yang mengarah jelas kepada seseorang, kalau tidak mau dibilang  itu Rasis.

Apa saja bentuk ujaran kebencian? Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.

Aspek apa yang dipakai? Suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual

Media yang dipakai untuk mengujarkan kebencian? Orasi kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa (cetak dan elektronik) dan pamflet.

Aturan yang diacu pada Surat Edaran tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Artinya, yang namanya unsur ujaran kebencian itu tidak hanya terbatas kepada kelompok saja, melainkan kepada seseorang pun masuk pada unsurnya.

Melanggar Undang-Undang

Hal inilah yang kemudian ditanggapi pengamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan. Pengamat muda ini di beberapa media menegaskan bahwa seharusnya pernyataan seperti ini dihindari oleh orang-orang yang terkait langsung dalam pesta demokrasi, baik kandidatnya maupun tim suksesnya.

“Ini sangat disayangkan. Mestinya ucapan-ucapan yang berindikasi atau mengarah pada frase SARA dihapuskan dalam setiap kampanye,” kata Dedy.

Statemen yang dimaksud adalah kata-kata Ridho dalam pidato politiknya di lampung Timur yang menyinggung soal perjuangan membangun Lampung yang menurut Ridho ada di tangan masyarakat sendiri bukan ditangan “Mata Sipit”.

“Lampung milik kita, kita yang perjuangkan, kita yang jaga. Supaya Lampung lebih maju di tangan kita, bukan di tangan orang lain, bukan di tangan Mata Sipit,” kata Ridho saat menutup pidatonya di Lampung Timur.

Bahkan Ridho menambahkan penekanannya, untuk merekam pidatonya itu dan menyebarkannya. “Harusnya, seluruh tim sukses apalagi pasangan calon menghindari kalimat-kalimat tendensius seperti itu. Sinyal-sinyal atau kode-kode seperti ini bisa menimbulkan spekulasi harusnya dihindari,” ujarnya.

Dosen Fisip Unila itu menganggap, materi kampanye seperti ini  berbahaya bagi kelangsungan proses demokrasi di Lampung.

“Isu-isu ini harusnya tidak dijadikan materi kampanye karena dampaknya akan berbahaya buat masyarakat dan menimbulkan konflik,” kata dia.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dijelaskan pada Pasal 69 huruf (b) juncto Pasal 187 tentang larangan kampanye dengan materi menghina seseorang, berkaitan dengan agama, suku, ras, golongan.

Dalam pasal 187 juga tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye ini bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000. (*/niz/lis)