Oknum PNS Pesibar Dituntut Dua Tahun Penjara

04 Juni 2018 - 23:49:54 | 1971 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/03062018/Bandarlampung

----- Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemilihan Peratin tahun 2016 Rp 311 juta, oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pesisir Barat (Pesibar), Muhammad Zinnur (38), dituntut selama dua tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsideir satu bulan kurungan penjara.

Hal tersebut terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 4 Mei 2018.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yogi Apriyanto menyatakan bahwa terdakwa

dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum,” kata JPU.

Yogi mengatakan, mantan Kasubag Pemerintahan Umum dan Desa, Bagian Tata Pemerintahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon pada Sekretariat Daerah Pesisir Barat ini, menangani anggaran yang saat itu ada 11 kecamatan yang dari 68 kepala Pekon mengadakan pemilihan kepala Peratin serentak.

Kegiatan pemilihan serentak peratin tahun 2016 tersebut bersumber dari dana APBD Pesisir Barat. “Dana kegiatan pemilihan peratin serentak Pesisir Barat tahun 2016 yang diserahkan kepada Pekon untuk kegiatan pemilihan peratin sebesar Rp1,2 miliar total 68 Pekon,” jelasnya.

Setelah anggaran cair, kemudian terdakwa meminta kepada koordinator untuk menyetorkan dana Rp5 juta.

Selanjutnya, Zainnur meminta koordinator pemilihan Peratin tingkat kecamatan untuk mengantarkan ke saksi Jayadi yang diperintah untuk mengambil uang dari koordinator.

“Uang untuk biaya pembuatan rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pemilihan Peratin 2016 sebanyak 63 Pekon dari 68 pekon,” kata dia.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Bagian Tata Pemerintahan sekretatiat daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Anggota Patuha Pemilihan Peratin Tingkat Kabupaten Pesisir Barat mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 311 juta. (ver)