Anshori: Ini Dasar Hukumnya, Tak Ada Larangan Dalam UU Penyimpanan Bahan Kampanye di Gudang

28 Mei 2018 - 03:26:50 | 13851 | POLITIK

DL/28052018/Bandarlampung

----  Ketua Bidang Legal dan Advokasi Tim Kerja Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan  Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D (Arinal-Nunik), H. Anshori Bangsaradin, SH mengaku heran dengan langkah Panwaslu Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu yang terkesan mengada-ada.

Menurutnya, langkah yang diambil oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki dasar hukum yang kuat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Pemilu, bahkan menimbulkan kegaduhan politik di Provinsi Lampung.

“Kami berharap sahabat dan teman-teman kami yang saat ini menjadi penyelenggara dibidang pengawasan, khususnya Panwaslu Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan, peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu, sehingga tindakan yang diambil tidak menimbulkan kegaduhan politik, hingga menciptakan opini yang tidak berimbang bahkan merugikan peserta Pilkada,” ujarnya, Minggu 27 Mei 2018 malam.

Kemudian Anshori yang juga mantan Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang ini geram, dengan adanya surat pemanggilan Panwaslu Lampung Utara Nomor: 078/K.LA-05/PM.05.02/V/2018, kepada pengurus Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Lampung Utara, Ruslan Efendi untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpanan logistik bahan kampanye pasangan nomor urut 3 Arinal-Nunik.

“Gudang untuk menyimpan bahan kampanye itu Legal dan tidak dilarang oleh undang undang, memang tidak boleh menyimpan logistik kampanye?" tanyanya.

Padahal lanjut Anshori, Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, bahwa partai politik/gabungan  partai politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Golkar Lampung ini menekankan agar penyelenggara dan pengawas pemilu tidak dapat diarahkan oleh pihak manapun, karena penyelenggara juga diawasi langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini bisa jadi preseden buruk bila salah langkah, konsekuensinya kepada penyelenggara Pemilu yang bekerja diluar ketentuan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu, segera kita laporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat penegak hukum, karena melakukan tindakan tidak menyenangkan (Pidana Murni) dan bekerja terkesan mengada-ada tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” tegasnya. (lis)