Kalapas Tersangka, Kakanwil Bakal Diperiksa BNN

25 Mei 2018 - 23:57:00 | 189 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/25052018/Bandarlampung

---- Semakin melebar, mungkin ini kata yang tepat untuk kasus narkoba Lapas Kalianda yang kini sedang diselidiki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung.

Pasalnya sudah ada penetapan bahwa Mukhlis Adjie, Kalapas Kelas II A Kalianda (nonaktif) sebagai tersangka terkait kasus narkoba di Lapas Kalianda beberapa waktu lalu, yang sebelumnya telah menyeret 2 anggota Polri dan Sipir di Lapas Kalianda Lampung Selatan.

Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga mengatakan, bahwa dengan status tersangka bagi mantan Kalapas Kalianda ini, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung, Bambang Haryono yang dijadwalkan pada Kamis 31 Mei 2018 mendatang.

“Kami juga akan melayangkan surat panggilan secara resmi terhadap Kakanwil Kemenkumham Lampung untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait ditangkapnya Kalapas, Narapidana dan sipir Lapas Kalianda yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam penjara ini,” kata dia.

Sementara Mukhlis Adjie yang telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 24 Mei 2018, menggunakan rompi tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, terancam dengan Pasal yang menjeratnya 114 dan 132, sedangkan untuk TPPU (tindak pidana pencucian uang) masih didalami dan tetap berlanjut.

Penagguhan Penahanan Ditolak

Mengenai penahanan pihaknya juga akan melengkapi berkas tersebut, setelah lengkap maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan. “Kami juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap yang bersangkutan hingga 20 hari kedepan,” tuturnya.

Terkait permohonan penangguhan penahan, Tagam menegaskan bahwa dasar penangguhan penahanan tidak dikabulkan karena Mukhlis dianggap tidak kooperatif bahkan menghalangi proses pemeriksaan dan dikhawatirkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti.

“Jadi ketika kami meminta Handphone yang bersangkutan untuk proses penyelidikan tidak diberikan, bahkan kami minta CCTV, malah dirusak. Oleh sebab itu saya selaku kepala BNN mengikuti alasan penyidik untuk tidak menerima permohonan penangguhan lantaran ditakutkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti,” kata dia. (ver)