Menko Polhukam Gelar Sosialisasi Pemberantasan Pungli

09 Mei 2018 - 15:41:20 | 378 | BERITA DAERAH

DL/09052018/Bandarlampung

----- Menteri Koordinator Politik,  Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) pada lingkungan unit pemberantasan pungutan liar Provinsi Kabupaten/ Kota di Lampung. Hal tersebut digelar di Novotel Lampung yang dihadiri Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Suntana, Rabu 9 Mei 2018.

Staf ahli menteri Hukum dan HAM bidang Ekonomi selaku kepala pokja Pencegahan satgas saber pungli, Dr. Asep Kurnia, SH, MM  mengatakan, peran pemerintah pada sektor pelayanan publik sangat dominan dimana hal ini menjadi harapan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan ekonomi dalam pemberantasan pungli di Lampung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  Satgas saber pungli memiliki tujuh kewenangan,  salah satunya adalah membangunsistem pencegahan dan pemberantasan pungli. Selain itu, Satgas saber pungli juga dapat memberikan rekomendasi kepada Kementrian dan Pemerintah daerah untum melakukan upaya-upaya pemberantasan pungli dan melakukan penindakan terhadap aparatur yang terlibat.

“Sejak dibentuknya satgas saber pungli, kami telah menerima sebanyak 35.815 laporan masyarakat dan dilakukan 1.658 operasi tangkap tangan (OTT), dengan tersangka sejumlah 3.457 orang dari data yang kami dapat per tanggal 7 Mei 2018," kata Asep saat diwawancarai detiklampung.com usai memberi sambutan pembukaan sosialisasi satgas saber pungli.

Kemudian, lanjut dia, untuk laporan yang diterima Satgas saber pungli hingga saat ini daerah Lampung sendiri masuk dalam urut ke enam terkait masalah laporan pungli. Sedangkan untuk urutan pertama yaitu Provinsi Jawa barat,  DKI Jakarta, Sumatera Utara,  Jawa Timur,  Banten dan Lampung.

Selanjutnya, dimana sebagaian besar keluhan pada bidang administrasi pelayanan, tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk perbaikannya. Satgas saber pungli mempunyai tugas memberantas dan menghentikan pungli terutama pada pelayanan masyarakat. 

“Oleh karenanya kami menghimbau kepada Bapak Gubernur Lampung untuk tetap mendukung kegiatan saber pungli UPP Provinsi Lampung, dalam bentuk morildan operasional,  sehinggaprestasi UPP Lampung dipertahankan bila perlu ditingkatkan,” kata dia. (ver)