Satu Lagi Kasus ADD, Kades Rejo Mulyo Diadili

08 Mei 2018 - 18:28:05 | 1458 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/08052018/Bandarlampung 

---- Anggaran Dana Desa terus menuai masalah. Meski hanya sebagaian kecil yang sudah mendapatkan penanganan secara hukum karena oknumnya nekad bermain-main dengan uang Negara itu, namun nampaknya akan terus bergulir perkara seperti ini.

Salah satunya Kepala Desa Rejo Mulyo, Narto (45) warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji ini. Punggawa desa ini didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sunardi menjelaskan, kejadian berawal pada tahun 2016 bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Rejo Mulyo memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDDES P) sebesar Rp1,2 miliar.

Selanjutnya, dana yang cair pada 2016 sebesar Rp 606 juta tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengerasan jalan, pembangunan drainase, pembangunan talud penahan tanah, pelatihan budi daya ternak kambing, pelatihan peningkatan kapasitas linmas, pelatihan teknologi informasi dan pe peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan desa.

Tanpa Musrenbang

Lalu dana tersebut telah disalurkan melalui rekening Desa Rejo Mulyo senilai Rp606 juta. Penyaluran tersebut berdasarkan SP2D nomor 1166 tertanggal 1 Juli 20 2016 senilai Rp363 juta, SP2D nomor 2055 5 Oktober 2016 senilai Rp242.599.200.

Kemudian dana tersebut dicairkan bersama bersama saksi Nuramin selaku bendahara Desa Rejo Mulyo melalui Bank Mandiri Unit II atas nama rekening Desa Rejo Mulyo. Ia menambahkan, pencairan dana desa tersebut juga terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak seharusnya dilakukan terdakwa.

Terdakwa tidak melakukan Musrenbang, tahapan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan setelah dicairkan dana tersebut tidak diperuntukan yang sebenarnya. Oleh sebab itu,  perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 121 juta. (ver)