Benarkah, Pendidikan di Lampung Urutan Rendah

02 Mei 2018 - 17:39:28 | 98 | PENDIDIKAN

DL/02052018/Bandarlampung

---- Tampaknya akan sangat memalukan persoalan pendidikan di Lampung, jika data ini benar. Karena secara kualitas, dunia pendidikan Lampung ditempatkan pada urutan rendah di negeri ini, Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam orasi para pengunjuk rasa di Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada, Rabu 2 Mei 2018.

Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Lampung (APML), menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung, dalam rangka menuntut persoalan rakyat Indonesia khususnya pendidikan di Lampung.

Koordinator lapangan, Sayid dalam orasinya mengatakan bahwa masih adanya berbagai persoalan masalah pendidikan khususnya di Lampung menduduki urutan terendah karena saat ini masih ada kalangan yang tidak dapat mengenyam pendidikan.

“Ironis sekali ketika mengetahui kondisi pendidikan hari ini yang tidak dapat diakses oleh masyarakat yang notabene menengah kebawah, khusus buruh dan petani,” kata dia.

Ia menambahkan, seharusnya pendidikan itu tidak masuk dalam sektor jasa, karena pendidikan itu hak milik bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam UU Dasar 1945.

Sedangkan dengan bergabungnya Indonesia dengan GATS (General agreement on trade in service) dan WTO (World trade organization) hanya menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa.

Hasil kesepakatan itu termanivestasi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang memberikan kepada setiap peserta didik berkewajiban memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Bukan hanya hal itu, surat edaran Dirjen D1161 Nomor 97E/KU/2013 dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang keduanya mengatur tentang pelaksanaan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Perguruan Tinggi Negeri yang hanya mencocokkan pembelajaan penanggung biaya dengan kisaran atau yang lazim pula disebut dengan golongan.

“Artinya, negara melepas tanggung jawab atas pendidikan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, perlu diketahui jika Universitas atau Perguruan tinggi hari ini adalah penguluran tangan dari pemerimah untuk melakukan refresifitas kebijakan.

Selain itu, mereka juga menyikapi tuntutan kaum buruh yang tak kunjung terselesaikan mereka dihadapkan dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang pengupahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 ialah skema politik upah murah yang dikeluarkan rezim Jokowi - JK yang hari ini masih menghamba pada kekuatan modal intenasional. (ver)