Agus Raharjo Pimpin Rakor DPRD se Lampung

18 April 2018 - 16:35:01 | 3132 | PARLEMENTARIA

DL/18042018/Bandarlampung

---- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris dan Inspektur se Provinsi Lampung mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka melakukan pendampingan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung. 

Hal tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi KPK dan Pemerintah Provinsi Lampung bersama 15 kepala daerah se Provinsi Lampung, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Lampung, Sekretaris Daerah dan Inspektur, pada Rabu 11 April 2018 siang.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya KPK terus memaksimalkan program pencegahan korupsi di seluruh Indonesia dang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

Agus menekankan bahwa Pemda harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Provinsi Lampung dalam melaporkan hartanya.  “Angkanya masih rendah, jadi harus ditingkatkan,” katanya.

Ini bisa dilihat dari angka sudah melaporkan hartanya hanya 69.10 persen di tingkat eksekutif dan 26.45 persen di tingkat legislatif.

Berbagai bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pemberantasan korupsi adalah perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pengelolaan pelaporan kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, termasuk penanaman nilai-nilai antikorupsi.

Hal lain yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan pelayanan terpadu satu pintu penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana desa,dan tata sumber daya alam.

“Mari kita bersama meningkatkan komitmen pemberantasan korupsi. Kepada masyarakat juga kami imbau tidak bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi, sekecil apapun itu,” katanya. (lis)