Pada 2018 Hasil Usaha RSU A Yani Merosot

12 April 2018 - 09:14:11 | 2889 | PARLEMENTARIA

DL/04042018/Kota Metro

--- Minimnya perolehan hasil usaha Rumah Sakit Umum (RSU) A.Yani Metro, menjadi perahtian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Di tahun 2015,2016 dan 2017 capaian yang diharapkan dari hasil usaha RSU A.Yani dapat mencapai 10-15 persen, kenyataan capaian target hanya berkisar di 5-6 persen saja pertahun, ini dari berbagai sektor yang dikelola seperti, Parkir,Sewa Kantin dan sewa kamar VIV serta yang lainya.

Anggota Komisi II DPRD Metro, Alizar mempertanyakan capaian target RS A.Yani tersebut. Dikatakan Alizar, seharusnya targer tersebut terpenuhi jika dilihat dari beberapa sektor yang dikelola oleh RSU. A Yani seperti, sewa kantin yang mencapai 3 miliar rupiah pertahun, pengelolaan parkir dan sewa kamar VIV.

“ Targetkan 10 sampai 15 persen keatas sebelumnya tercapai, kenapa di tahun 2018 ini hanya ditargetkan 5 M berati hanya 5 persen an. Sedangkan dari parkir dan sewa kantin saja 3 Miliar kurang lebihnya, belum gedung VIV bertambah. Ada apa dibalik target minim di RS A Yani tahun 2018 ini,” kata Alizar.
Alizar menegaskan, terkait hal ini RS A Yani Metro di duga melangggar PP no 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah seperti, tidak melibatkan organisasi tata hubungan kerja dan pengelola keuangan RS Daerah.

Oleh kerena itu pihaknya akan mengawal tata kerja rumah sakit sesuai dengan undang-undang organisasi perangkat daerah (OPD)
Sementara dalam aturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 21, ayat (3) rumah sakit di Daerah Provinsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola keuangan badan layanan umum daerah.

Dalam ayat (4) dalam hal Rumah Sakit Daerah  dan Provinsi dalam menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah dan Provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan dan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan.

“ Sementara di ayat (5) rumah sakit Provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagai mana dimaksud pada ayat (3) di bina dan bertanggung jawab pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan.

Sementara pertanggung jawaban sebagai mana di maksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan, dan itu tertuang di ayat (6).

Saya usahakan kalau ada regulasi yang menghambat untuk kemajuan, harus kita pangkas. UPT harus menjadi ujung tombak sehingga secara kelembagaan pertanggung jawaban Rumah Sakit daerah yang ada adalah jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administratif dan pengawas,” Tandasnya. (Igun)