DPRD Ajukan Empat Perda Inisiatif

12 April 2018 - 09:04:17 | 702 | PARLEMENTARIA

DL/26032018/Kota Metro

---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, menggelar rapat paripurna tentang penyampaian empat Raperda Inisiatif DPRD  dan Penyampaian LKPJ Walikota Metro 2017, Senin 26 Maret 2018.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi III DPRD Metro dari Fraksi PKS, Zas Dianur Wahid mewakili para unsur pimpinan dan anggota dewan, menjelaskan, empat Raperda inisiatif tersebut di antaranya adalah Raperda tentang pencegahan, pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba serta obat-obatan terlarang.

Selain tentang Perda narkoba, diusulkan juga Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, Raperda tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. Kemudian, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang larangan produksi, penimbunan, pengedaran, dan penjualan minuman keras (miras).

Sementara dalam penyampaiannya LKPJ , Wali Kota Metro Achmad Pairin, menyatakan, LKPJ 2017 merupakan implementasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD kepada Pemerintah, LKPj kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

“Sesuai peraturan tersebut, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Laporan tersebut disampaikan setiap akhir tahun anggaran, serta pada akhir masa jabatan,” jelas Pairin.

Muatan LKPj tersebut disusun dengan mengacu pada Pasal 18 sampai 22 Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 yang meliputi, laporan tentang arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, laporan pengelolaan keuangan Daerah secara makro, laporan penyelenggaraan urusan Desentralisasi, laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Tidak hanya itu,walikota Metro juga menyampikan  capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan pada LKPJ, merupakan hasil koordinasi, kerja sama, dan partisipasi semua stakeholders pembangunan.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2017, merupakan realisasi dari rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

 “LKPJ yang disampaikan ini merupakan deskripsi secara umum tentang dinamika pembangunan kota, dan mengenai gambaran serta data rinci dapat dilihat dalam buku LKPJ  2017,” tandasnya. (Igun)