Pemprov Apresiasi DPRD Provinsi Lampung Sahkan Raperda Pinjaman Daerah

27 Maret 2018 - 11:59:09 | 350 | BERITA DAERAH

DPRD/27032018/Bandarlampung

----- Sidang paripurna DPRD provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin 26 Maret 2018.

Menghasilkan penetapan dan persetujuan dari DPRD Provinsi Lampung atas proposal yang diajukan pihak eksekutif tersebut sehingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah produk tahun 2018.

Untuk ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung.

Apresiasi itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. H. Hamartoni Ahadis, mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pinjaman Pemerintah Daerah.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Dewan terhormat atas telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk  ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Hamartoni.

Hamartoni membeberkan bahwa pinjaman itu  sebesar Rp600 miliar, akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan 6 ruas jalan di Provinsi Lampung.

Keenam ruas jalan yang dianggarkan tersebut yakni ruas Simpang Korpri-Sukadamai sebesar Rp60 miliar, ruas Padang Cermin-Kedondong sebesar Rp160 miliar, ruas Bangunrejo-Wates Rp110 miliar, ruas Pringsewu-Pardasuka Rp50 miliar, ruas Simpang Pematang-Brabasan sebesar Rp80 miliar, dan ruas Brabasan-Wiralaga sebesar Rp140 miliar.

“Diharapkan dengan adanya penanganan jalan Provinsi ini, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat serta turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut sebagai Perda, maka Kepala OPD pelaksana perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah yang diperlukan yakni melaksanakan pembangunan enam ruas jalan di Provinsi Lampung.

Pada Rapat Paripurna ini, terdapat juga laporan hasil pembahasan pantia khusus DPRD Provinsi Lampung tentang laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Pemerintah Provinsi Lampung. (her)