DPRD Mesuji Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ APBD

17 Februari 2018 - 15:06:47 | 11340 | BERITA DAERAH

DL/17022018/Mesuji

---- https://youtu.be/-sPxpfWHs0c

---- DPRD Mesuji menggelar Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD, Terhadap Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan ( LKPJ ) APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017, di gedung DPRD Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kacamatan Mesuji.

Paripurna yang di Hadiri 21 dari 35 anggota DPRD ini dipimpin lamgsung oleh Ketua DPRD Fuad Amrulloh, dengan di dampingi kedua Wakil ketua yaitu Musholi dan Iwan Setiawan.Turut hadir Wakil Bupati Mesuji Saply TH, Skretaris Daerah Mesuji Rizal Fauzi, dan sejumlah OPD Mesuji,

Dalam paripurna ini, setiap Fraksi DPRD membacakan pandangan umumnya terkait LKPJ bupati tahun 2017.

Fraksi Gerindra, menyoroti upaya penagihan piutang pajak dan retibusi.

Kemudian mengenai rekomondasi BPK RI perwakilan provinsi Lampung dan upaya menggali potensi UKM.

Sementara untuk Pandangan umum Dari Fraksi PDI-P yaitu membuat sorotan terkait temuan BPK terhadap kelemahan sistem pengelolaan keuangan daerah dan terkait Silpa tahun 2017.

Selain itu pandangan fraksi Mesuji Raya yaitu mengenai Deposito yang dilakukan Pemerintah Kab. Mesuji pada Bank BRI melalui MoU No.B.1045.KC.XIX/OPS/05/2017 tanggal 24 mei 2017 dan Bank Lampung melalui MoU Mo.B/233/V.01/HK/Mou-PKS/MSJ/2017 di TA 2017.

Kemudian soal penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan TA 2018 dan dibidang pendidikan tentang validasi terhadap penyerahan aset tetap SMA/SMK Ke provinsi Lampung.

Sementara Pandangan Fraksi PAN, menyatakan mengapresiasikan terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan kembali menerima Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Namun terkait Silpa tahun 2017 yang terlalu besar  juga menjadi catatannya, termasuk mengenai Orientasi belanja.

Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas khususnya pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dan harus ada prioritas kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mesuji.

Pandangan Umum Fraksi Demokrat, menyoroti tarif yang terlalu murah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengenai penggalian potensi terhadap PAD khususnya Pajak dan retribusi dan adanya penurunan penerimaan salah satunya piutang yang belum di tranfer dari pemrintah propinsi lampung terkait dana bagi hasil.

Pandangan umum fraksi Golkar,  mengenai rekomendasi BPK RI perwakilan provinsi Lampung, Pendataan Aset, penurunan PAD pada sektor retribusi daerah dan terkendalanya serapan anggaran kabupaten. (Adv)