Moeldoko Melarang HKTI Jadi Kendaraan Politik Praktis

13 Februari 2018 - 00:52:39 | 3753 | NASIONAL

DL/13022018/Banjarmasin

---- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tidak akan terlibat dalam politik praktis untuk memuluskan kepentingan perseorangan.

Ketua Umum HKTI Moeldoko mengatakan, HKTI organisasi besar karena melibatkan pelaku usaha pertanian. Jangan sampai potensi besar HKTI dibawa-bawa ke ranah politik praktis untuk memuluskan kepentingan perorangan.

“Pemilu sudah di depan mata, jadi saya minta jangan jadikan HKTI kendaraan politik oknum tertentu. Dalam politik praktis, di HKTI dilarang,” tegas Moeldoko di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, seperti dirilis Media Indonesia.com, Senin, 12 Februari 2018.

Moeldoko mengingatkan, HKTI sebagai organisasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat, khususnya para petani di lapisan akar rumput. Itu sebabnya, bekas Panglima TNI ini tegas menolak HKTI ikut ke politik praktis.

Moeldoko juga meminta para anggota HKTI untuk memahami antara politik pangan dan politik praktis. Jika menyangkut soal politik pangan maka HKTI harus maju demi memperjuangkan nasib petani.

“Dalam konteks politik pangan ok, tapi dalam politik praktis di HKTI dilarang. Tapi dalam rangka politik pangan, HKTI harus perjuangkan para petani,” tegas Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga menegaskan kini sudah tidak ada lagi dualisme di puncak pimpinan HKTI. Ia mengajak seluruh pimpinan HKTI se-provinsi di seluruh Indonesia untuk jangan ragu lagi dalam menjalankan tugasnya. “Tidak ada friksi, enggak ada kepemimpinan mendua. Hanya ada satu HKTI. Ini harus dipahami,” ujar Moeldoko.

Dia menambahkan, kini HKTI telah memiliki legalitas berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) nomor AHU000056.AH.01.08 tahun 2018. Dengan demikian ia menyerukan agar seluruh pimpinan HKTI di setiap provinsi agar fokus menjalankan tugas dan fungsinya.

Di era kepemimpinannya, HKTI terus diupayakan berkembang dari waktu ke waktu. Ia juga ingin HKTI selalu membimbing petani karena petani sebenarnya perlu pendampingan.

“HKTI kalau perlu turun ke lapangan. HKTI menjembatani institusi, menjembatani para peneliti, menjembatani litbang daerah, menjembatani petani, bisa mengkomunikasikan kepada social entreprise, dan seluruh organisasi termasuk pebisnis di setiap daerah masing-masing,” pungkas Moeldoko. (MI)