Nasdem: Pernyataan Zulhas Tidak Etis

25 Januari 2018 - 18:23:58 | 621 | POLITIK

DL/25012018/Jakarta

---- Legislator dari Fraksi Partai NasDem, Zulfan Lindan menyampaikan pandangannya terkait statemen Ketua MPR Zulkifli Hasan. Menurutnya, tidak etis bagi seorang Ketua MPR RI memberikan statemen yang belum dipelajarinya secara sungguh-sungguh atas apa yang sedang dikerjakan oleh DPR. 

Menurut Zulfan, sebagai Ketua MPR Zulkifli Hasan harusnya bekerja menyelesaikan banyak hal yang dibahas di MPR.

“Menurut saya ini tidak etis lah. Kan masing-masing kita ada domain kerjanya,” ujarnya saat ditemui di ruang rapat Fraksi NasDem lantai 22 gedung Nusantara I, Senayan Jakarta 22 Januari 2018. 

Seperti rilis Partai Nasdem yang dikirim ke media ini, Zulfan merespon hal tersebut dalam kaitan sikap fraksi terhadap minuman beralkohol (minol). Ditegaskan olehnya, dalam RUU Larangan Minol, penjualan atau perederan minuman keras (miras) harus diatur.

Penjualannya harus ada ijin dan kemudian usia konsumennya harus juga dibatasi. Sebab kata dia, ada orang-orang tertentu, faktor agama tertentu, yang memang dalam ritual-ritual keagamaannya mengkonsumsi alkohol. 

“Inilah yang kita atur sehingga tidak bebas orang menggunakan atau mengkonsumsi minol sembarangan. Perlindungannya jelas sekali terhadap masyarakat. Jadi opsi pengaturan ini kalau dikatakan peredaran minol tetap bisa bebas, itu ngawaur menurut saya. Tolong pelajari yang sesungguhnya tentang rencangan Undang-Undang Minol yang ada,” tandasnya.

 Sebelumnya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengumbar pernyataan yang menyebut adanya delapan fraksi yang mendukung penjualan minuman keras di warung-warung. Pernyataan ini mendapat respon keras dari banyak fraksi di DPR karena dianggap tendensius dan tidak berdasar.

Tendensius

Sementara itu Politisi NasDem Akbar Faizal menyebut pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait ada Fraksi di Senayan yang menyetujui praktik LGBT di Indonesia sebagai hal yang berlebihan dan tendesius.

“Apa yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli Hasan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, sangat amat berlebihan dan tidak berdasarkan realita yang sesungguhnya. Ini amat sangat tendesius,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 22 Januari 2018.

Pernyaatan ini dilontarkan oleh Akbar setelah dirinya menyimak informasi yang berkembang terkait pembahasan RUU KUHP yang salah satu klausulnya membahasa status LGBT. Akbar sendiri adalah anggota pansus yang membahas RUU tersebut.

Dia menilai pernyaatan Zulhas hanya untuk menaikkan citra partai yang dipimpinnya saja. “Saya memahami betul apa yang diinginkan oleh Pak Zulhas ini, pasti ada kepentingan pencitraan bagi partai politiknya,” ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Akbar meminta Zulhas  untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait statementnya terkait LGBT yang menyudutkan keberadaan fraksi-fraksi di Senayan.

Secara tegas dia menyebutkan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu kontra produktif dengan apa yang terjadi di Senayan.

“Saya berharap Pak Zulkifli Hasan segera menyampaikan klarifikasi atas kekeliruan mendasar apa yang telah disampaikannya. Kami (fraksi-fraksi DPR) tidak ada  sama sekali (keinginan) dengan apa yang dia katakan. (Pernyaaan) itu sangat tidak patut untuk dikatakan hanya untuk kepentingan jangka pendek, ini menyesatkan!” pungkasnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyebutkan ada lima fraksi di DPR  yang saat ini menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Hal ini diungkapkan saat berkunjung di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu 20 Januari 2018. (Lis)