X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

Tampilnya Sutono Mengejutkan Banyak Pihak

  • dibaca 394 kali

    DL/05012018/Bandarlampung

    ---- Tampilnya sosok Sutono, Sekretaris Provinsi Lampung di hadapan Megawati Soekarno Putri saat mengumumkan pasangan calon Gubernur yang diusung Partai PDI Perjuangan (PDI-P), mengejutkan banyak kalangan di provinsi Lampung.

    Bahkan menuai reaksi bermacam-macam, mengingat hingga saat ini status Sutono masih sebagai Pegawai Negeri Sipil penuh, dan masih menjabat sebagai Sekprov Lampung.

    Keterkejutan itu diakui oleh beberapa pegawai di lingkungan Sekretariat Provinsi Lampung. Beberapa yang berkomentar namun namanya minta disamarkan, seperti Taufik, mengatakan bahwa dia terkejut kemunculan Sutono di PDI Perjuangan.

    “Ya pasti kaget lah. Selama ini pak Sekda (Sutono-red) masih menjalankan tugas seperti biasa kok. Eee tiba-tiba masuk ke bursa Wakil Gubernur.” Katanya.

    Sementara itu Rani, juga mengatakan keterkejutannya. “Pak Sekda kok bisa rapet banget ya menyimpan selama ini.” ujarnya.

    Namun apapun itu, menurut berbagai kalangan seharusnya Sutono memenuhi persyaratannya terlebih dahulu, seperti mundur dari jabatannya dan PNS nya.

    Seperti yang disuarakan oleh Ketua badan hukum partai Nasional Demokrat, Wahrul Fauzi yang sontak meminta Bawaslu segera memanggil Sutono.

    Beberapa media telah merilis pernyataan Wahrul yang meminta segera ada tindakan untuk Sutono yang PNS dan hadir dalam kegiatan politik praktis.

    “Kami sangat menyayangkan terkait hadirnya pak Sutono sebagai Sekda Provinsi aktif yang turut hadir dalam kegiatan politik yang, seharus nya sebelum hadir dalam panggung politik tersebut. Sebaiknya pak Sutono  memberikan pemberitauan atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan PNSnya,” ungkap Wahrul.

    Menurutnya sudah jelas bahwa PNS dalam Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara dan  peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 terkait pembinaan jiwa Korps dan kode etik pegawai negeri sipil, bahwa PNS dilarang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil dan dilarang keras untuk hadir dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah dengan dan atau tanpa menggunakan atribut partai politik. (tim)

  • Berita Terkait

  • Herman Dapat Perahu, Iklim Politik Lampung Meninggi

    Ternyata, Menyanyi Itu Obat Mujarab Bagi Yon Koeswoyo

    Foto Itu Kenangan Terakhir Ryan dan Yon Koeswoyo

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar