Polisi Ikut Awasi Dana Desa

21 November 2017 - 04:55:42 | 205 | BERITA DAERAH

DL/22112017/Kotabumi

-----  Wakapolres Lampung Utara Kompol Suparman menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu telah dilaksanakan video conference oleh Kapolri, Kemendagri dan Kemendes PDTT penggunaan Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan Nasional di Desa-desa.

“Saya mengharapkan melalui kegiatan ini agar Kapolsek, Kasat Bainmas, Kasat Reskrim sampai para Bhabinkamtibmas dapat benar-benar memahami tugas dan tanggungjawab dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah Pusat.” Ujar Suparman.

Ini disampaikan pada Sosialisasi Nota Kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa se- Kabupaten Lampung Utara, di Ruang Tapis Pemkab. Lampung Utara baru-baru ini yang dibuka Seketaris Daerah Lampung Utara Drs. Samsir.

Kompol. Suparman berharap dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan, kepada semua pihak untuk dapat bersinergi dan bersama-sama melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa, sehingga pembangunan yang diharapkan pemerintah dapat berjaln dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan itu, Seketaris daerah Lampung Utara Samsir menjelaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam membangun wilayah pedesaan dengan mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar bagi setiap Desa. 

Di tengah bergulirnya anggaran Dana Desa tersebut, dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan kecermatan, agar Dana Desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Karena itu, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hari ini dilakukan sosialisasi tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalah Dana Desa. 

Menurut Samsir, pemerintah sejatinya memberikan Dana Desa ini agar pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Pedesaan dapat semakin meningkat dan merata.

Melalui pemerataan pembangunan maka berbagai usaha produktif yang ada di Desa dapat menggerakkan ekonomi Desa, sekaligus juga akan banyak membuka lapangan pekerjaan, mengurangi urbanisasi, menurunkan angka pengangguran, serta mengurangi kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

“Saya menghimbau kepada segenap Aparatur Pemerintahan Desa agar dapat mempelajari dan memahami betul-betul perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat bertindak secara cermat dan tepat, serta terhindar dari kesalahan yang mungkin saja terjadi.”  harap Samsir. (Zan)