Lampura Darurat Keuangan, DPRD Bentuk Tim Pansus Hak Angket

17 Oktober 2017 - 01:14:06 | 281 | BERITA DAERAH

DL/17102017/Kotabumi

----- Menyikapi masalah dana proyek kontraktor yang menjadi polemik besar di kabupaten Lampung Utara yang berujung dengan unjuk rasa para Kontraktor berkepanjangan.

Akhirnya DPRD memutuskan akan membentuk Tim Pansus yang kemungkinan  akan meningkat menjadi Hak Angket. Hal itu terungkap saat ratusan kontraktor mengadukan nasib mereka kepada wakil rakyat usai menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Lampung Utara, Senin 16Oktober 2017.

Usai berunjuk rasa di Kantor Bupati Lampung Utara guna menuntut keadilan atas sejumlah dana proyek yang mencapai Rp76 Miliar belum juga ada kepastian dari pihak pemerintah daerah.

Akhirnya ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Kontraktor dan para tukang pekerja bangunan mengadukan nasib mereka kepada para wakil rakyat.

Kehadiran ratusan pengunjuk rasa ini, diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim bersama beberapa ketua Komisi yang ada.

Dari hasil pertemuan antara Kontraktor dan Anggota Dewan ini akhirnya pihak wakil rakyat memtuskan akan segera membentuk Tim Pansus yang kemungkinan akan ditingkatkan menjadi Hak Angket. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Wansori saat hering bersama di aula kantor DPRD setempat. 

“Kami meminta kepada pimpinan untuk  segera menyikapi hal ini, untuk itu kita perlu segera membentuk tim pansuis. Jika tim pansus tidak dapat bekerja maksimal maka akan kita tingkatkan menjadi Hak Angket dan Iterplasi,” ujar Wansori.

Pidana Murni

Selain itu Wansori juga menjelaskan bahwa DPRD wajib menyikapi hal ini karena berdasarkan aturan dan kebijakan undang-undang maupun Kepres Nomor 54 itu sudah jelas dimana pekerjaan yang telah PHO itu wajib untuk dibayar.

“Ini telak pidana murni sesuai dengan undang-undang dan Kepres 54 sudah jelas pekerjaan yang sudah PHO wajib untuk dibayar. Jadi selesai dari hearing ini kita akan segera membentuk tim pansus dari seluruh gabungan komisi yang ada, mengingat situasi Lampung Utara saat ini dalam kondisi darurat keuangan,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu akan segera melakukan rapat pimpinan guna menyikapi tuntutan para kontraktor sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

“Yang pasti kami sebagai wakil rakyat akan tetap memperjuangkan aspirasi dari para Kontraktor. Terkait hak angket  kita tunggu hasil dari rapat dan musyawarah para pimpinan DPRD terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan semua itu bisa saja terjadi” ujar Nurdin kepada awak media. (Zan)