Kontraktor Di Lampura Unjukrasa

13 Oktober 2017 - 08:00:52 | 2673 | BERITA DAERAH

DL/13102017/ Kotabumi

---- Pengajuan UMK dan PHO proyek tak kunjung dibayar, ratusan kontraktor kembali unjuk rasa di kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara, Kamis 12 Oktober 2017.

Kedatangan para Kontraktor di lingkungan kantor Pemkab Lampung Utara ini mempertanyakan pengajuan Uang Muka (UMK dan PHO) berbagai proyek yang telah dilelang oleh dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) anggaran tahun 2017.

Ironisnya sampai saat ini dana tersebut belum bisa direalisasikan oleh pihak BPKAD selaku perpanjangan tangan pemerintah setempat.

Sebelumnya para rekanan sempat berunjuk rasa di dinas Pekerjaan Umum. Tampak ratusan rekanan memenuhi areal parker kendaraan kantor BPKAD, guna meminta kejelasan terkait dana anggaran tersebut, akhirnya para rekanan ditemui oleh Sekretaris dinas PUPR Susilo Dwiko di ruang kepala bidang pembendaharaan BPKAD.

Menurut salah satu kontraktor Wandi menyatakan, kedatangan mereka ke BPKAD guna meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pencairan uang muka maupun PHO berbagai proyek yang ada. Menurut Wandi bagaimana kontraktor mau bekerja jika dana tersebut tidak dibayar pemerintah.

“Kami ke sini mempertanyakan pencairan uang muka dan PHO proyek dinas PU. Gimana kami mau kerja kalau dana itu gak dibayar. Sementara sebagian rekanan juga menagih janji BPKA untuk membayar PHO atas proyek yang telah dikerjakan. Sebenarnya kemana uang Lampung Utara ini, kalau gak ada duit kenapa buat kerjaan, akhirnya begini,” keluhnya diamini kontraktor lainnya.

Sementara itu, wakil ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (Gapeksindo) Lampung Utara Edi Abizar menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 bahwa setiap pekerjaan yang telah PHO diwajibkan dibayar paling lambat 14 hari dari PHO, serta bedasarkan  UU No.2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi bahwa proyek tidak dapat dilelang jika tidak memiliki dana.

Dalam selebaran tuntutan para pengunjuk rasa berisikan, rekanan yang tergabung dan memiliki kegiatan atas pelaksanaan pekerjaaan pada dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara anggaran tahun 2017.

“Kami menuntut dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKAD) untuk membayar ajuan UMK dan PHO yang telah berlarut-larut dan tidak ada keputusan yang pasti dan bijak. Selanjutnya kami akan mengadukan hal tersebut ke DPRD untuk mempertanyakan dana anggaran proyek pada tahun 2017.” Tertulis di selebaran itu.

Para pendemo meminta pihak BPKAD dapat memberikan kepastian terkait tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah setempat. (Zani)