X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

Pemkab Lambar Gelar Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah

  • dibaca 137 kali

    DL/05102017/Liwa

    ---- Untuk memberikan pembekalan teknis pada aparatur Pekon di lingkungan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kemampuan dalam menyusun produk hukum Pekon yang baik dan benar, sesuai dengan peraturan Perundangan- undangan yang berlaku.

    Maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lambar menggelar Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lambar Tahun 2017 di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda Lambar, Rabu 4 Oktober 2017. 

    Kepala Bagian Hukum Pemkab Lambar sekaligus sebagai ketua tim koordinasi kegiatan M Henry Paisal, mengatakan kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan selama 2 hari yakni 4-6 Oktober 2017 dengan narasumber yang menyajikan bahan paparan berasal dari unsur kantor Hukum dan HAM wilayah Lampung.

    “Peserta berasal dari aparatur pemerintah pekon yang terdiri dari peratin, ketua LHP dan juru tulis di lingkungan pemerintah kecamatan sebanyak 11 kecamatan yakni kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, Gedung Surian, Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, BNS, Batu Brak, dan Lombok Seminung,” jelas Hendry.

    Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintah Dan Kesra Ruspan Anwar.

    Ruspan menyampaikan, untuk mencapai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka aparatur pemerintah Pekon sebagai unsur utama SDM aparatur Pekon, mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas perintahan dan pembangunan.

    “Dengan berlakunya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan implementasi di daerah dengan terbitnya Perda No 4 tahun 2015 tentang pemerintah pekon, maka akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pekon untuk melaksanakan pembangunan di pekon, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon,” jelasnya.

    Ruspan berharap, dengan diadakannya bimtek tersebut dapat meningkatkan kemampuan aparat pekon dalam menyusun ketentuan-ketentuan hukum yang baik, representif, dan akurat serta memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas produk hukum di Pekon. Jangan sampai ada produk hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan per UU yang berlaku.

    Hadir dalam acara tersebut narasumber dari Kementrian Hukum dan HAM, Kabag Hukum dan HAM Provinsi Lampung, peserta bimtek dan undangan lainnya. (Anton)

  • Berita Terkait

  • Target 2018, Pelabuhan Sebalang Selesai

    LIPI Dorong Pemkab segera Louncing Kebun Raya Daerah

    Desa Pare Rejo, Sebagai Kampung Siaga Bencana 2017

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar