Sumarju: Tujuan Kesos, Terpenuhinya Kebutuhan Materiil

27 Agustus 2017 - 00:29:18 | 361 | HUMANIORA

DL/27082017/Bandarlampung

---- Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang dituangkan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud adalah terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat dari semua dan untuk semua yang mengandung arti bahwa visi pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang semula dalam kategori penyandang masalah sosial menjadi berkesejahteraan dan berketahanan sosial.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni saat membuka rapat perencanaan program kesejahteraan sosial di Swiss-Bel Hotel, Bandar Lampung, Kamis 24 Agustus 2017.

Sumarju menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Kesos yakni terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Berdasarkan data BPS Lampung Tahun 2013 bahwa jumlah penduduk Lampung kurang lebih 7.932.132 jiwa sedangkan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sampai dengan Tahun 2016 berjumlah sekitar 156.856 jiwa dan 616.092 KK.

Dari jumlah PMKS tersebut telah diberikan pelayanan dan rehabilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2016 berjumlah 8.734 jiwa dan 11.927 KK.

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan secara berkelanjutan guna menciptakan kondisi kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung agar lebih baik lagi.

Prioritas

Adapun prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi:

1. Kemiskinan

2. Ketelantaran

3. Kedisabilitasan

4. Ketunaan Sosial

5. Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, arah kebijakan Dinas Sosial pada masa yang akan datang telah ditetapkan sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti  bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial

Kedua, Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial

Ketiga, memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi

Keempat, menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

Kelima, mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan  pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

Menyikapi kondisi permasalahan sosial yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi tentunya diperlukan konsep penanganan yang terpadu dan berkelanjutan (Intergrated and sustainabil). Sejalan dengan itu diharapkan konsep pembangunan bidang Kesos kedepan lebih dioptimalkan pada pelayanan yang lebih profesional.

“Saya sangat berharap pertemuan ini akan dapat  kita manfaatkan untuk perencanaan program tahun 2018 secara lebih baik, membangun komunikasi yang lebih intensif dan berdaya guna serta akhirnya dapat memantapkan kesepakatan-kesepakatan pembangunan bidang kesos baik diawal perencanaan sampai dengan pada pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program.” Katanya.

Selaku Kepala Dinas Sosial yang secara sektoral bertanggung jawab atas pembangunan kesejahteraan sosial. “Marilah kita rapatkan barisan, tingkatkan komitmen moral, profesional dalam melakukan tugas secara lebih baik.” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Kepala Subbag Perencanaan Dinsos Lampung, Mahdalena menegaskan bahwa rapat ini diikuti sebanyak 45 orang yang terdiri dari utusan 15 Kabupatem/Kota dan akan berlangsung dari 24-26 Agustus 2017. (ppid-sosial)