DPR Dorong Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia – Vietnam

24 Agustus 2017 - 13:54:53 | 3645 | NASIONAL

DL/24082017/JAKARTA

--- Dewan Perwakilan Rakyat RI memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Indonesia dan Vietnam yang sepakat menaikan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari US$ 6,3 miliar pada tahun 2016, menjadi US$ 10 miliar pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan Indonesia dan Vietnam sama-sama memacu semua kementerian maupun komunitas badan usaha di kedua negara agar aktif menjalin pertukaran informasi serta promosi investasi dan konektivitas badan usaha. Sehingga bisa mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerjasama.

Demikian dikatakan Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (Sekjen PKV) Nguyen Phu Trong, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

Dalam pertemuan itu, Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid; Ketua BURT DPR RI Bapak Anton Sihombing; Anggota Komisi I DPR RI Boby Adhityo Rizaldi; serta Duta Besar Repubik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi.

Sementara Nguyen Phu Trong datang ke DPR RI didampingi sejumlah menteri, antara lain Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh, Minister of Agriculture and Rural Development Nguyen XuanCuong, Deputy Prime Minister of Foreign Affairs Pham Binh Minh.

Sebelum datang ke DPR RI, Nguyen Phu Trong dan rombongan sudah diterima Pimpinan MPR RI, dan kemudian juga akan diterima DPD RI dan Presiden Joko Widodo.

“Saya mengapresiasi pemerintah Vietnam yang terus berusaha menciptakan suasana kondusif di dalam negerinya sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha Indonesia memperkuat investasi di Vietnam. Seiring dengan itu, sebagai Ketua DPR RI saya memberikan jaminan kepada Vietnam bahwa stabilitas politik dan ekonomi kita juga terjaga dengan baik. DPR RI bersama Pemerintah Indonesia terus bekerjasama meningkatkan iklim investasi. Para investor Vietnam tidak perlu takut datang ke Indonesia,” papar Novanto.

Secara khusus, Novanto juga meminta kepada Nguyen Phu Trong agar kunjungan ini bisa dijadikan momentum bagi penyelesaian batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam yang sudah dibahas sejak tahun 2010 dan belum ada penyelesaian hingga kini.

Penyelesaian ZEE sangat penting untuk menegaskan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam. 

Politisi F-PG itu menambahkan, kunjungan ini merupakan rangkaian resmi kunjungan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1955. Dalam pergaulan internasional, Indonesia membuka diri dengan berbagai negara, termasuk Vietnam yang juga merupakan bagian dari komunitas ASEAN.

“Saya harap masyarakat Indonesia tidak terhasut oleh pihak-pihak yang berusaha membuat fitnah dan propaganda di berbagai media sosial, yang mencampuradukan kunjungan ini dengan masalah ideologi politik yang dianut Vietnam,” tegas Novanto. 

Masih dalam kesempatan yang sama, politisi asal dapil NTT itu juga mengundang Parlemen Vietnam untuk menghadiri acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan oleh DPR RI pada 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia. 

Sementara itu, Nguyen Phu Trong mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi Vietnam, Indonesia adalah negara besar yang tidak hanya berpengaruh di kawasan ASEAN, melainkan juga di kawasan lainnya, bahkan sampai ke Uni Eropa. Karena itu, Vietnam menggangap Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang.

Nguyen Phu Trong menjelaskan, dengan jumlah penduduk 92,7 juta jiwa, Vietnam menjadi pasar terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6 persen. Pertumbuhan kelas menengah disana juga pesat. Ini potensi bagi Indonesia menanamkan investasi dan meningkatkan nilai perdagangan dengan Vietnam.

Sebagaimana diketahui, kondisi politik di Vietnam menganut sistem mono partai. PKV adalah entitas politik tertinggi, sehingga Sekjen PKV menjadi bagian integral dari eksistensi negara Vietnam.

Oleh sebab itu, Sekjen PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri Vietnam. (RYAN)