Di Lampung, 68 Orang Masih Dipasung

31 Juli 2017 - 21:24:26 | 243 | BERITA DAERAH

DL/31072017/Bandarlampung

---- Dinas Sosial Provinsi Lampung menyelenggarakan Rakor dalam rangka tindak lanjut Program Nasional  Indonesia Bebas Pasung Tahun 2019, di kantor Dinsos Lampung, Senin, 31 Juli 2017.  

Kegiatan ini diikuti oleh Polda Lampung, Bapeda Lampung, BPJS Lampung, Rsj. Kurungan Nyawa, LKS Sinar Jati, LKS Srikandi, Kadinsos se Lampung dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (DPD IPSPI) Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung mengatakan bahwa Rakor ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik IndonesiaTentang Pencegahan.

Sumarju menjelaskan bahwa pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara.

Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh penghasilan, hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan, hak memperoleh kehidupan sosial.

Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan pengisolasian. Pasung merupakan semua metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasung atau ditempelkan pada tubuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau kepala.

“Pemasungan adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tentu saja melanggar hak azasi manusia. Oleh karena itu Rakor ini diharapkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antar Instansi dalam upaya pembebasan pasung dari Sai Bumi Ruwa Jurai.” tegasnya.

Dalam Rakor terungkap bahwa berdasarkan pendataan dan penjangkauan oleh Dinsos Lampung jumlah ODGJ sebanyak 619 orang. Sedangkan yang mengalami pemasungan sebanyak 68 orang 

di masyarakat maupun yang ada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

ODGJ yang dipasung di masyarakat dan keluarga sebanyak 50 orang dengan perincian Kabupaten Way Kanan 10 orang, Kabupaten Lampung Tengah 5 orang, Kabupaten Lampung Timur 34 orang, Kabupaten Tanggamus 1 orang. Sedangkan pemasungan di LKS sebanyak 18 orang.

Peserta Rakor sepakat bahwa permasalahan ODGJ merupakan masalah sosial yang penangannya secara multi disipliner dan lintas sektoral. Dengan kebersamaan dan keterpaduan program secara berkesinambungan harapan Pemerintah Bebas Pasung 2019 segera terwujud. (Ppid Dinsos)