Jajuli : Penanaman Ideologi Bangsa Dan Negara Harus Ditingkatkan

25 Juli 2017 - 10:44:50 | 4586 | PARLEMENTARIA

DL/25072017/JAKARTA

---- Anggota MPR RI/DPD RI Perwakilan Prov. Lampung, H. Ahmad Jajuli,S.IP, M.Si melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar yang dihadiri lebih kurang 150 peserta di Yayasan Rumah Al-Quran Nusantara, Jl. Wisma Bandar Lampung Jl. Abidin Pagar Alam No. 01 Gedung Meneng Bandar Lampung, Kamis,20 Juli 2017.

MPR RI terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI yang dipilih melalui Pemilihan Umum. MPR RI merupakan Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR memiliki tugas yang melekat pada diri setiap anggota dewan,  yakni, memasyarakatkan Ketetapan MPR RI,memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dan,  mengkaji Sistem Ketatanegaraan, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Disamping mempunyai tugas tersebut, berdasarkan pasal 11, anggota MPR RI berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.

Memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, dan melaksanakan peranan sebagai Wakil Rakyat dan Wakil Daerah.

Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar akan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota MPR RI tersebut, menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dan Ketetapan MPR RI kepada masyarakat. Sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut, maka setiap anggota MPR RI mendapat tugas untuk melakukan Sosialisasi Putusan MPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota Dewan. 

Pentingnya Sosialisasi 4 Pilar di Dapil Anggota MPR RI adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab Anggota MPR RI untuk membangun Daerah agar seluruh penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar memiliki payung hukum antara lain,  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DPRD,Peraturan MPR Nomor 1/MPR/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sosialisasi 4 Pilar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR RI,  menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan tersebut para peserta mengajukan berbagai pertanyaan diantaranya bagaimana peran Pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, sampai dengan bagaimana cara mengelola toleransi, kebersamaan, serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Perlunya bagi Pemerintah untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya termasuk bersedia menerima masukan maupun kritik demi kemajuan daerah dan keutuhan NKRI. Dimana diskusi maupun penyampaian kritik tersebut tidak sekadar mencari kesalahan, tapi menunjang solusi pemecahan berbagai masalah di masyarakat.

Serta kebijakan Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak efektif dan kurang efisien. Seharusnya dalam permasalahan terkait ormas, yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan adalah masalahnya bukan dengan melarang kehadiran sebuah ormas.

Pemerintah harus merangkul ulama karena peran serta ulama Indonesia merupakan salah satu komponen penting dan menentukan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat maka dari itu pentingnya merangkul dan melibatkan ulama dalam membina umat  dan membangun kehidupan di Indonesia.

Para peserta berharap hendaknya kegiatan Sosialisasi 4 Pilar seperti ini merupakan program berkelanjutan dan agar terus diadakan khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang Konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan.

Senator Ahmad Jajuli menekankan pada penanaman Ideologi Bangsa dan Negara, harus dilakukan terus menerus dimulai dari keluarga masing-masing, dalam dunia pendidikan sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.  (RYAN)